Oleh: Widiawati Yusuf
_________________________
VASEKTOMI menjadi berita hangat akhir-akhir ini, tatkala seorang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos). Rencana kebijakan ini bukan tanpa alasan, ini berangkat dari laporan serta temuan yang diterima Gubernur Jawa Barat bahwa yang memiliki anak lebih dari dua orang adalah mayoritas masyarakat prasejahtera. Hal ini yang memotori munculnya ide vasektomi sebagai syarat menerima bansos.
Tentu saja rencana ini banyak menuai pertentangan di berbagai kalangan masyarakat, karena dianggap membuat kebijakan yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Setelah berbagai sikap kontra masyarakat, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasinya bahwa yang ia maksud bukan hanya terkait KB vasektomi, tetapi bisa dengan metode pengendalian kelahiran yang lain yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.
Kesalahan Memahami Fakta
Vasektomi adalah KB pria yang dapat menghentikan reproduksi laki-laki sehingga tidak bisa membuahi sel telur perempuan, artinya seorang suami yang melakukan vasektomi tidak dapat menghamili istrinya. Jika kita mencermati realitas ini, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu menambah deretan masalah baru. Hal ini juga karena pemerintah salah kaprah dalam memahami fakta. Sebab ketika ditelisik lebih jauh masalah negeri ini bukan karena banyaknya anak, tapi kemiskinan struktural yang kerap terjadi.
Walaupun fakta menunjukkan terjadi ledakan populasi yang meningkat, ini tidak ada korelasinya sedikit pun dengan kemiskinan. Sebab jika kita gali munculnya ide pembatasan kelahiran yang sekarang menjadi bulan-bulanan pemerintah, ini dicetuskan oleh Robert Malthus seorang ekonom Inggris yang berpendapat bahwa pertumbuhan populasi tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi pangan. Sehingga ditakutkan dapat menimbulkan berbagai penyakit, kelaparan bahkan kematian. Dan teori ini sama sekali tidak terbukti.
Masalah yang harus disoroti adalah masalah sistemik yang menimbulkan banyak kegagalan termasuk kemiskinan. Alih-alih mengatasi ketimpangan ekonomi, yang disalahkan justru rakyat miskin yang melahirkan. Seolah-olah mengatakan bahwa rakyat miskin adalah masalah demografi. Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah tidak tahu letak masalah mendasar negeri ini, sehingga keliru dalam memberikan solusi.
Lepas Tangan Negara
Tekanan ekonomi yang melanda banyak masyarakat dunia bak pasir di lautan dan hal ini tentu harus segera diselesaikan. Bukan dikaitkan dengan masalah individu yang malas bekerja atau yang punya banyak anak, hingga bertajuk pada polemik vasektomi. Sebab solusi vasektomi yang dianjurkan pemerintah menunjukkan bahwa solusi ini tidak menyentuh akar permasalahan, memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam mengambil keputusan dan lepas tangan negara terhadap tanggung jawab yang harus diemban. Negara tidak melirik kemiskinan sebagai kegagalan sistemik tapi menumpahkan beban dengan dalih rakyat miskin dilarang melahirkan. Padahal potensi manusia tidak ditentukan oleh status ekonomi.
Kemiskinan yang melanda dunia secara global harus segera diselesaikan, namun akan tetap mustahil dilakukan jika masih di bawah naungan sistem kapitalisme. Karena sejatinya, kapitalismelah yang mengakibatkan semua kegagalan hari ini tetap eksis termasuk kemiskinan. Dalam cara pandang kapitalisme, hubungan antara rakyat dan pemerintah ibarat pembeli dan pedagang. Rakyat membeli berbagai keperluan dengan membayar pajak, dan pemerintah menjual sejumlah kebutuhan. Dalam kapitalisme terjadi penguasaan kekayaan oleh segelintir orang yang disebut pemilik modal. Menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 50% aset nasional dikuasai hanya oleh 1% orang kaya di Indonesia. Segala masalah yang ditimbulkan dari sistem yang salah ini akan terus berlanjut, jika tidak segera dihentikan. Dan hanya akan diselesaikan berdasarkan sistem Islam yang sempurna dan paripurna.
Solusi Permasalahan
Vasektomi yang dianjurkan pemerintah lagi-lagi membuka gerbang pemikiran kita bahwa solusi ini sangat impulsif dan bertentangan, baik dari segi sosial maupun agama. Dikarenakan vasektomi masuk dalam kategori KB permanen/pemandulan yang hukumnya haram di dalam Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk menikah dan mendapatkan keturunan.
“Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS Al-Isra’:31).
Di dalam sistem Islam penerapan syariat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negara Islam atau yang dikenal dengan sebutan khilafah akan menjalankan politik ekonomi dengan memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Negara juga menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi setiap warganya, dan memandang bahwa anak adalah amanah dan pasti telah Allah sediakan rezeki dalam kehidupannya. Selain menjamin pemenuhan pokok negara juga memampukan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier), lalu rakyat merasakan kemakmuran. Sehingga tidak menimbulkan solusi yang melenceng dari Islam seperti vasektomi dan solusi tidak sesuai lainnya. Waallahualam bissawab. (*)
