TOBELO, NUANSA – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyoroti proyek bantuan Kementerian Pertanian berupa pembangunan olahan pakan silase tahun 2024. Proyek senilai Rp198 juta itu dinilai tidak sesuai peruntukannya. Karena itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Piet Hein Onthony akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Proyek tersebut kontraknya pada 28 Mei 2024 dengan nomor kontrak 520/13/V/2024, dengan anggaran Rp198 juta bersumber dari APBD-DAK. Sedangkan kontrak kerjanya selama 120 hari kalender. Pelaksana sendiri tertera nama Kelompok Tani Makmur.
Bantuan pembangunan olahan pakan silase ini bersumber dari Kementerian Pertanian yang hingga kini dikeluhkan salah satu kelompok Tani Makmur.
“Karena itu, kami akan memanggil Distan untuk dimintai penjelasan terkait dengan penyalahgunaan proyek pembangunan perumahan pakan silase itu,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Jumar Mafoloi, Jumat (16/5).
Ia menegaskan, jika terbukti ada dugaan penyalahgunaan proyek tersebut, maka pihaknya akan meminta Bupati Piet Hein Babua untuk mengevaluasi sekaligus mencopot Plt kadis, karena telah merugikan negara dan memanfaatkan kelompok tani. (fnc/tan)
