JAILOLO, NUANSA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Halmahera Barat mulai melakukan investigasi lapangan guna menelusuri penyebab kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Pansus BBM, Kristovel Sakalaty, usai rapat koordinasi internal bersama tim Pansus di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halbar, Senin (19/5). Kristovel menjelaskan, investigasi akan difokuskan ke 173 desa, 77 pangkalan minyak tanah, dan tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Di desa, kami akan telusuri empat data utama, kuota minyak tanah yang diterima dari pangkalan sejak Agustus 2024 hingga April 2025, harga jual yang diterima masyarakat, jumlah kepala keluarga penerima manfaat, serta asal pangkalan penyalur,” terang Kristovel.
Sementara untuk 77 pangkalan, Pansus akan memverifikasi agen penyuplai, volume pasokan tiap bulan, serta desa-desa yang dilayani. Sedangkan di tiga SPBU, Pansus akan bersurat resmi untuk meminta data penerimaan dan realisasi distribusi BBM.
“Dari data itu, kami akan analisis dan pastikan apakah kelangkaan BBM terjadi karena distribusi tidak tepat sasaran, harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), atau masalah lainnya,” ujarnya.
Kristovel menegaskan, kerja Pansus dilakukan secara serius dan tuntas karena BBM subsidi merupakan hak masyarakat kurang mampu. Ia menyoroti fakta bahwa banyak warga miskin kesulitan memperoleh BBM, bahkan harus antre berjam-jam untuk mendapatkan jatah.
Lebih lanjut, Kristovel mengingatkan pangkalan yang tidak kooperatif dalam memberikan data akan menjadi catatan khusus dan direkomendasikan kepada pemerintah daerah untuk ditindak.
“Kami harap seluruh desa dan pangkalan memberikan data akurat agar investigasi ini berjalan baik. Semua pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk mengungkap kelangkaan ini,” tegasnya.
Terkait dugaan pergantian pangkalan secara sepihak oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Kristovel menyatakan pihaknya akan mengonfirmasi hal tersebut dalam rapat kerja mendatang.
Investigasi lapangan akan dimulai pada 26 Mei 2025, sesuai surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada desa-desa.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus, Joko Ahadi, menambahkan bahwa saat ini Pansus masih dalam tahap awal investigasi, konsultasi, dan koordinasi.
“Kami sudah melakukan konsultasi perdana dengan Sales Agency Manager Pertamina. Kami dapat data bahwa harga BBM di Depo Pertamina Ternate sebesar Rp2.550 per liter di bawah HET nasional. Kuota untuk Halmahera Barat sesuai SK BPH Migas sebesar 525 ton per bulan,” jelas Joko.
Ia juga mengungkapkan bahwa Halbar mengalami pengurangan jatah 400 ton dari kuota tahunan 6.644 ton.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait 40 persen yang hilang dari pendistribusian masuk ke daerah,” katanya.
Joko menambahkan, harga HET diatur melalui SK Bupati, dibedakan berdasarkan zona distribusi karena faktor transportasi. Zona 1 seperti Jailolo dan Jailolo Selatan memiliki HET Rp4.300, sementara zona lain bisa mencapai Rp5.500 hingga Rp6.000 per liter.
Ke depan, Pansus akan mengumpulkan data langsung di desa terkait jumlah KK, rumah tangga, dan penerima BBM subsidi, sebelum dilakukan evaluasi dan rapat kerja yang akan melibatkan Disperindagkop, pihak pangkalan, dan agen Pertamina.
“Kami ingin mengetahui apakah persoalan BBM terjadi dari Depo Pertamina, agen, atau di tingkat pangkalan. Kami juga berharap media aktif memberitakan proses investigasi ini agar masyarakat mendapat informasi yang utuh,” pungkasnya. (adi/tan)
