SOFIFI, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Polda Malut resmi menandatangani nota kesepahaman tentang pendampingan, pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap program pemerintah di wilayah Maluku Utara. Penandatanganan kerja sama yang dihadiri unsur Forkopimda dan OPD ini berlangsung di aula Bidadari Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (26/6).
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan Polda dalam memastikan setiap program pemerintah/pemda berjalan aman, bersih, dan profesional.
“Kolaborasi adalah kekuatan. Dalam kebersamaan, kita temukan jalan untuk menjaga negeri Moloku Kie Raha, membangun kepercayaan, dan menghadirkan keadilan,” tegas Sherly.
Sementara itu, Wakapolda Brigjen Pol Stephen M Napiun menyoroti tantangan di lapangan yang kerap mengganggu proyek pemerintah swakelola, termasuk praktik premanisme yang bahkan menyusup ke dalam institusi. Ia menegaskan, self–manage government project yang sudah sesuai perundang-undangan tidak boleh terganggu.
“Karena keamanan adalah pintu gerbang investasi yang harus berlangsung dengan aman” kata dia.
MoU ini menjadi langkah strategis untuk memastikan program pembangunan di Maluku Utara dapat dieksekusi secara aman dan tepat sasaran, dengan pengawasan melekat dari aparat penegak hukum dan Inspektorat provinsi. (tan)
