SOFIFI, NUANSA – Kehadiran kapal cepat KM Express Cantika 08 rute Ternate-Sofifi yang direncanakan melakukan pelayaran perdana pada Senin (14/7) besok, menuai pro dan kontra. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) diminta tidak terburu-buru dan mempertimbangkan kehadiran kapal cepat tersebut.
Aliansi Speedboat Sofifi merasa keberatan dan menolak kehadiran kapal cepat ini. Mereka yang tergabung dari pemilik speedboat baik nakhoda, anak buah kapal (ABK), dan masyarakat Kelurahan Sofifi sehari-hari menggantungkan hidup dari jasa penyeberangan speedboat tersebut.
Koordinator Aliansi Speedboat Sofifi, Nasrullah, menyesalkan kebijakan Dinas Perhubungan Maluku Utara yang mengizinkan dioperasikannya KM Express Cantika 08. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk operasi atau penindasan terhadap pelaku usaha speedboat yang sudah sejak lama berjuang dan menggantungkan hidup untuk mengangkat derajat dan ekonomi keluarga.
“Bagi kami kehadiran KM Express Cantika 08 bukan menjadi solusi percepatan pembangunan dan kelayakan perhubungan. Sebab 268 speedboat yang beroperasi rute Sofifi-Ternate masih sangat layak untuk dikembangkan menjadi sebuah transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Nasrullah, Sabtu (12/7).
Baginya, kehadiran KM Express Cantika 08 dapat dipastikan akan mematikan usaha penyeberangan speedboat masyarakat Sofifi yang sudah diperjuangkan dan dipertahankan sejak lama. Selain itu, kata Nasrullah, sosialisasi dan rapat bersama yang dilakukan Dinas Perhubungan pada 08 Juli 2025 di pelabuhan Semut Mutiara Mangga Dua Ternate tidak dapat dikatakan sah secara organisatoris, karena tidak melibatkan seluruh anggota speedboat. Rapat tersebut terkesan penuh intrik dan dipaksakan agar KM Express Cantika 08 dapat beroperasi.
Oleh karena berdasarkan pertimbangan dari bentuk ketidakadilan rasa dari Dinas Perhubungan, maka Aliansi Speedboat Sofifi menyerukan aksi penolakan atas dioperasikannya KM Exspress Cantika 08 pada Senin besok.
“Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang tidak bijak. Bagi kami investasi kapal cepat merupakan bentuk eksploitasi yang hanya menguntungkan korporasi, tidak dengan masyarakat kecil seperti kami,” tandas Nasrullah. (tan)
