TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate mengakui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2024 pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Ternate, Muhammad Ali Gani.
Menurutnya, semua rekomendasi yang diberikan BPK sudah ditindaklanjuti melalui Wali Kota Ternate yang diinstruksikan kepada pimpinan OPD.
“Kami sudah tindaklanjuti, pertama membuat surat perintah wali kota terkait temuan-temuan, terutama dalam sistem pembebasan tindak lanjut dan tahapan-tahapannya, artinya itu langkah awal sudah dilakukan,” ujarnya, Selasa (5/8).
Kemudian, lanjutan dari surat tersebut bilamana ada temuan, maka harus setor atau melakukan pengembalian. Namun belum disetor secara keseluruhan, karena yang tersisa sebagian kecil seperti belanja pegawai.
“Sebagian besar sudah tindaklanjuti. Kepala dinas pun sudah instruksi ke bendahara agar lebih cermat, karena dalam audit itu ada sistem pengendalian estimasi. Namun temuan BPK sudah selesai ditindaklanjuti sebelum laporan terbit,” tegasnya.
Menurutnya, andaikata tidak diselesaikan maka dipastikan bisa mempengaruhi LHP. Sehingga itu, nilai dalam rekomendasi tersebut sudah tidak ada, dan hanya rekomendasi yang sifatnya administratif, kemudian Survei Penilaian Integritas (SPI) meminta kepala dinas menginstruksikan bendahara pengeluaran untuk membenahi.
“Jadi tidak ada masalah, misalnya temuan perjalanan dinas sekwan sudah setor semua, termasuk dinas koperasi pun sudah clear, bahkan BKPSDM dan Bappelitbangda 100 persen sudah lakukan penyetoran,” ucapnya.
Yang jelas, sambung Ali, sebagian besar temuan sudah ditindaklanjuti baik perjalanan dinas Sekretariat DPRD Ternate, Bappelitbangda, BKPSDM serta bantuan dari Dinas Koperasi. (udi/tan)
