TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar seminar diseminasi hasil-hasil penelitian, Selasa (9/9) hingga Rabu (10/9). Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dari kampus yang dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, ini melibatkan empat kampus di Maluku Utara, di antaranya Universitas Khairun (Unkhair), Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Politeknik Kesehatan (Poltekkes), dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
“Konsep planing riset ini memberi satu kepastian bahwa kebijakan pemerintah kota yang tertuang dalam RPJMD dan yang termaktub dalam renja OPD itu menjadi dasar kebijakan yang harus mempunyai kebijakan perencanaan yang lebih akurat,” ucap Rizal.
Mantan Kepala Bappelitbangda itu menerangkan, dari hasil penelitian membutuhkan informasi data yang valid dalam rangka melakukan proyeksi kebijakan ke depan. Dalam merespons hal itu, pemerintah kota mengajak pihak kampus untuk melakukan presentasi ke Pemkot.
“Ada beberapa judul hasil penelitian yang menurut Pemkot butuh tindak lanjut penguatan untuk difasilitasi menggunakan APBD. Misalnya pemanfaatan trotoar atau pedestrian yang dialihfungsikan,” jelas Rizal.
Menurut peneliti, ada beberapa faktor yang mempengaruhi di lapangan, sehingga dinas teknis (PUPR) dan OPD terkait diminta untuk hadir agar menjadi catatan dalam menambah referensi hasil riset ini.
“Kemudian fala kanci (rumah kancing) di Ternate mulai berkurang, bahkan sudah dialihfungsikan walaupun statusnya milik pribadi. Meskipun Ternate ada kemajuan perubahan struktur bangunan gedung, keinginan bagi peneliti ini mempertahankan nilai keaslian keberagaman dan kearifan lokal rumah itu,” ujar Rizal.
“Namun butuh koordinasi, misalnya rumah ini bilamana ada tamu dari luar daerah, paling tidak masih ditemukan bukti-bukti bahwa Ternate tempo dulu punya rumah asli seperti begini, misalnya material yang digunakan ada gabah dan daun sagu atau katu,” sambungnya.
Lebih lanjut, masukan dari Dr Maulana dan Dr Ridha ke Pemkot butuh sebuah regulasi. Sebagai contoh, kalau ada masyarakat yang ingin membangun rumah, maka dia berhak memberikan sosialisasi.
“Selain menjaga keaslian rumah Ternate, paling tidak rumah itu tahan gempa karena ada struktur yang dibangun. Diseminasi sangat berguna karena kebijakan tiap OPD butuh di-update, seperti akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, pengaruh bahasa Portugis, Belanda hingga persoalan kesehatan,” imbuhnya.
“Rumah ini paling tidak dimulai terlebih dahulu dari pemerintah, misalnya bangun polindes, kantor lurah dari struktur bangunan jadi contoh bangunan lain. Kalau masyarakat butuh sosialisasi ketika menerbitkan IMB diberi saran dan edukasi,” tambahnya.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut sejalan dengan visi yang tengah dilakukan pemerintah kota dalam rangka memperbaiki 8 area intervensi KPK untuk menghindari korupsi yang terjadi jangka waktu ke depan. Karena itu, Pemkot masih berbenah pada dua sektor baik barang milik daerah maupun pendapatan.
Rizal menambahkan, Pemkot Ternate juga sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), sehingga pendapatan semula masih manual dibuat digitalisasi. Ini dilakukan untuk menghindari praktek korupsi di lapangan.
Rizal berharap, dengan adanya diseminasi ini dapat memperkuat perencanaan, karena tahapan penyusunan anggaran dimulai dari sini, yaitu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kota hingga ditetapkan APBD.
“Isu-isu penelitian harus terpublikasi, misalnya butuh kajian tentang apa, sehingga berbasis data untuk merumuskan kebijakan terarah tiga sampai lima tahun dengan memperhatikan kajian penelitian terkini,” pungkasnya. (udi/tan)
