TERNATE, NUANSA – Seluruh pemerintah daerah sedang berpikir keras menghadapi kebijakan pengurangan transfer pusat, tidak terkecuali Maluku Utara. Sekitar Rp10 triliun yang akan hilang dari total pendapatan transfer ke daerah (TKD) seluruh kabupaten/ kota di Maluku Utara pada tahun 2026.
Menyikapi kebijakan tersebut, Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“[Pemotongan TKD] dijadikan motivasi bagaimana mencari PAD, dengan bantuan BPK, bersama-sama Pemprov, Forkopimda berkolaborasi meningkatkan PAD,” ucap Sherly pada malam ramah tamah bersama Anggota VI BPK RI dan seluruh kepala daerah Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Jumat (17/10).
Sementara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Marius Sirumapea, mengungkapkan pihaknya akan serius mengarahkan pengawasannya terhadap sumber-sumber PAD untuk mendongkrak kesehatan fiskal daerah.
“Terkait pemotongan transfer ke daerah, tidak ada jalan yang tidak bisa diselesaikan. BPK fokus pada pajak dan retribusi daerah, peningkatan pajak provinsi, DBH (dana bagi hasil) juga meningkat,” ujar Marius.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi juga memberi harapan besar bahwa dengan kolaborasi, Maluku Utara akan lebih baik. Karena menurutnya, perhatian pusat sedang mengarah pada provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi 32,09% pada quartal 2 Year on Year tahun 2025, maka harus diiringi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Menarik karena saya melihat grafik kunjungan pejabat (pusat) semakin sering ke Maluku Utara. Semoga mendapat pendampingan dan pendanaan,” ucap Fathan.
Dengan dukungan BPK dan seluruh kepala daerah dalam komitmen yang sama dipercaya akan mampu menjadi pendorong semangat memperkuat PAD di sektor-sektor strategis dan membawa manfaat bagi pembangunan di daerah. (tan)
