TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate rupanya tersandera dengan beban utang Universal Health Coverage (UHC) kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp16.8 miliar. Uang tersebut merupakan utang bawaan 2023 hingga 2025. Tunggakan UHC bakal dibayarkan menggunakan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp10 miliar yang disalurkan pemerintah provinsi di penghujung 2025 ini.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan pemerintah kota mendapatkan kepastian akan diberikan DBH Rp10 miliar dari pemerintah provinsi. Dana ini nantinya dipakai untuk membayar UHC berdasarkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Ternate.
“Kita diberi DBH Rp10 miliar untuk pembayaran UHC dan itu sudah direspons baik oleh ibu gubernur. Saya pikir ini kesepakatan bersama karena rapat dengan Banggar DPRD, kita semua berkomitmen bahwa UHC ini menjadi sesuatu yang wajib, kemudian bagian dari memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Rizal usai rapat bersama Sekretaris Daerah Malut, Samsuddin Abdul Kadir, di Kediaman Gubernur, Senin (8/12).
Ia mengatakan, pada soal ini Pemkot juga mengalokasikan Rp5 miliar dalam APBD induk. Dengan begitu, bila ditambahkan dengan yang diberikan pemerintah berarti totalnya Rp15 miliar.
“Ini akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan di tahun berjalan 2026. Tinggal sisa utang yang terbawa dari beberapa tahun kemarin, itu akan kita lakukan penyelesaian secara bertahap dengan menyurat ke BPJS,” jelasnya.
Meski begitu, mantan Kepala Bappelitbangda Kota Ternate ini berharap agar Gubernur Sherly Laos memberi lebih dari itu, mengingat masih ada sejumlah item kegiatan yang belum terbayarkan di 2025.
“Terus terang saja, kita berharap juga di samping pemberian Rp10 miliar UHC, kami sebenarnya punya beban lain menjawab beberapa kegiatan di penghujung tahun 2025 ini. Jadi kalau misalnya ibu gubernur berkenan ditambah Rp10 lagi biar genap Rp20 miliar untuk dipakai melunasi kewajiban kita di akhir tahun,” harap Rizal.
Di tempat yang sama, Sekretaris Provinsi Samsuddin Abdul Kadir menyampaikan, setelah diberlakukan TKD, hampir semua kabupaten kota mengalami kesulitan. Di Kota Ternate, kata dia, ketika dilakukan evaluasi ABPD-nya, ternyata dilihat pagu anggaran yang disiapkan untuk BPJS Kesehatan belum mencukupi. Inilah kemudian, meminta untuk untuk berkoordinasi dengan harapan melakukan penambahan.
”Ibu gubernur berkomitmen mencairkan DBH untuk BPJS. Memang utang kita juga banyak bukan cuman Rp10 miliar, tapi kemampuan keuangan di pemerintah provinsi terbatas, di samping komitmen UHC itu, kita berharap begitu dianggarkan berarti kerja sama BPJS tetap jalan dan pelayanan terhadap masyarakat lebih baik,” pungkasnya. (ano/tan)
