SOFIFI, NUANSA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, memulai tahun 2026 dengan menyiapkan sejumlah program strategis yang akan segera dijalankan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Program tersebut mencakup pembenahan data sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota.
Sherly mengatakan, agenda perdana Pemprov Maluku Utara pada 2026 dimulai pada 5 Januari dengan apel bersama. Di hari yang sama juga digelar perayaan Natal Nasional secara daring yang dipusatkan di Jakarta dan terhubung ke 10 titik di daerah, salah satunya di Jailolo.
“Secara nasional di Jakarta, tetapi ada 10 titik yang terhubung daring, salah satunya di Jailolo,” ujar Sherly saat Open House Tahun Baru 2026.
Sehari setelahnya, Pemprov Maluku Utara meluncurkan program pemutakhiran data sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Kegiatan ini dipusatkan di Tedeng, Kabupaten Halmahera Barat, dan dijadwalkan dihadiri pejabat BPS pusat.
Menurut Sherly, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci agar berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran, mulai dari bantuan perumahan, BLT, beasiswa, hingga Program Keluarga Harapan.
“Data 1.345 itu harus benar supaya ke depan semua pertolongan tidak salah alamat,” katanya.
Pada 7 Januari 2026, Pemprov Maluku Utara juga akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Penandatanganan tersebut sekaligus menjadi momentum sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang direncanakan dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
Sherly menambahkan, pertengahan Januari hingga setelah tanggal 20, Pemprov menargetkan sejumlah agenda berskala nasional, termasuk peresmian lembaga pelatihan vokasi di Supaipi. Pada kesempatan itu, Pemprov juga akan menerima bantuan alat berat berupa ekskavator dari United Tractors untuk mendukung pelatihan dan pembangunan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, Sherly menegaskan program pendidikan gratis tetap berjalan dengan fokus peningkatan kualitas. Pemprov menggandeng mitra swasta seperti Microsoft, Acer, dan Sampoerna Foundation.
“Sekarang fokus kita kualitas. SPN yang sebelumnya peringkat 48, targetnya bisa masuk 10 besar,” ujarnya.
Sementara di sektor kesehatan, layanan kesehatan gratis tetap dilanjutkan dengan penekanan pada peningkatan mutu pelayanan.
Untuk infrastruktur, Sherly memastikan seluruh kabupaten dan kota mendapat perhatian. Pada 2026, Pemprov Maluku Utara menargetkan pembangunan dan pembukaan jalan sepanjang 10 hingga 20 kilometer. Salah satu ruas yang akan dibuka yakni Ekor–SP4 sepanjang sekitar 29 kilometer.
Sejumlah ruas jalan yang masuk tahap kontrak Januari 2026 antara lain Leloda, Trans Kieraha, Dehepodo–Payahe, Dehepodo–Saketa, Sula, Obi, hingga Bacan Timur. Pengerjaan ditargetkan mulai pertengahan Januari.
“Harapannya sebelum 15 Maret, jalan-jalan itu sudah bisa dilewati,” kata Sherly.
Selain itu, terkait relokasi Desa Sidangoli Dehe di Halmahera Barat, Sherly memastikan peletakan batu pertama akan dilakukan pada 6 Januari 2026 jika tidak ada kendala. Program mudik dan pendidikan gratis juga dipastikan tetap berlanjut, dengan ketentuan sekolah swasta bersifat sukarela. (tan)
