TERNATE, NUANSA – Angka pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang menyentuh 34 persen (YoY) di tahun 2025 ternyata menyimpan ironi yang mendalam. Di balik kemegahan angka tersebut, masyarakat di akar rumput masih harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai tanpa jembatan, sementara ibu kota provinsi, Sofifi, masih menyandang status administratif sebagai kelurahan meski telah 26 tahun berdiri.
Kondisi kontras ini disampaikan secara lugas oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menerima Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Irene Roba Putri di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate, Rabu (22/4).
Gubernur Sherly secara jujur mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia yang diraih Maluku Utara tidak tercermin dalam pemerataan pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi 34 persen tidak berbanding lurus dengan apa yang dirasakan rakyat. Penyebab utamanya adalah belum adanya konektivitas yang berkelanjutan. Di daerah yang belum terkoneksi, kemiskinan masih sangat tinggi dan ekonomi stagnan,” tegas Sherly.
Dengan demografi yang didominasi oleh petani (60 persen) dan nelayan (20 persen), ketiadaan jalan dan jembatan menjadi penghambat utama distribusi hasil bumi seperti kopra dan tangkapan laut ke pasar.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan usulan anggaran strategis sebesar Rp2,9 triliun untuk memutus isolasi wilayah dan memulihkan infrastruktur pascabencana.
Rincian usulan tersebut antara lain meliputi:
1). Pembangunan Jalan Provinsi (IJD): Rp789 miliar.
2). Percepatan Ibu Kota Sofifi: Rp686 miliar.
3). Akses Bandara Halmahera Tengah (Trans Kie Raha): Ruas Ekor ke Kobe (untuk memangkas waktu tempuh Sofifi-Airport dari 3,5 jam menjadi 1 jam): Rp348 miliar.
4). Ruas Tabadamai-Ekor: Rp244 miliar.
5). Ruas Maba-Sagea yang akan menghubungkan dua kawasan industri raksasa di Halteng (Investasi 20 miliar USD) dan Haltim (Investasi 15 miliar USD).
6). Perbaikan 300 unit rumah rusak akibat banjir Januari di Halbar dan Halut, serta dampak gempa bumi 7,6 SR di Ternate dan Batang Dua dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp52,4 miliar.
Salah satu poin paling krusial yang dipaparkan adalah Kota Sofifi. Sebagai ibu kota, Sofifi belum memiliki kode wilayah sendiri dan masih berada di bawah administrasi Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Mengakibatkan salah satu dampak Sofifi hanya memiliki Rumah Sakit (RS) Kelas D, dan tidak bisa mendapat bantuan RS Kelas C karena secara administratif Tikep sudah memiliki RS Kelas B.
“Sofifi membutuhkan pasar higienis, terminal, dan fasilitas umum lainnya yang selama ini belum terealisasi,” ucapnya.
Gubernur juga menyoroti pemotongan anggaran yang drastis di tahun 2026. Secara akumulatif, total anggaran provinsi dan 10 kabupaten/kota yang dipotong (direlokasi) mencapai Rp3,5 triliun.
“Kami ingin anggaran Rp3,5 triliun tersebut dikembalikan ke daerah dalam bentuk program nyata seperti jalan dan jembatan agar biaya logistik turun dan rakyat merasakan manfaat hilirisasi,” tambahnya.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Tim Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Sesuai Pasal 59 Ayat 3 Tata Tertib DPR RI, hasil pertemuan ini akan dilaporkan dan dijadikan bahan pembahasan wajib dalam rapat kerja dengan kementerian terkait.
“Kami membawa seluruh mitra kerja, mulai dari Kementerian PU, Perhubungan, hingga Kemendesa, agar mereka melihat realita, bukan sekadar laporan ‘semua baik’ di Jakarta. Maluku Utara tidak boleh semakin tertinggal,” ujar Irene.
Irene juga menekankan pentingnya konektivitas laut sebagai urat nadi provinsi kepulauan, menanggapi permintaan Gubernur terkait penambahan frekuensi Tol Laut (dari 1 kali menjadi 2 kali sebulan) dan pembangunan sejumlah pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao, Kasiruta, Mandioli, Loloda, dan Pulau Hiri.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penyerahan berkas usulan teknis dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara kepada Komisi V DPR RI untuk dikawal dalam APBN mendatang. (tan)
