TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Bappeda menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027. Kegiatan ini berlangsung di Gamalama Ballroom, Hotel Bela Ternate, Senin (27/4).
Forum dibuka secara resmi oleh Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Sri Haryati Hatari, mewakili Gubernur Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris Bappeda Provinsi, Kepala Bappeda/Bappelitbangda 10 kabupaten/kota, serta pejabat fungsional perencana se-Maluku Utara.
Mewakili Ketua Panitia, Angelia Yolanda Awa, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017.
“Forum lintas perangkat daerah ini bertujuan menyelaraskan dan menyinkronkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus membahas usulan aspirasi kabupaten/kota dengan perangkat daerah provinsi yang menjadi OPD tujuan usulan,” ujarnya.
Ia menyebut, seluruh kabupaten/kota se-Maluku Utara telah selesai dan sukses menyelenggarakan musrenbang tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Hasil musrenbang tersebut menjadi bahan utama dalam forum ini.
“Kami memberi ruang kepada Bappeda kabupaten/kota untuk menyampaikan isu-isu strategis hasil musrenbang sesuai kewenangan provinsi. Harapannya OPD provinsi dapat menyerap informasi ini untuk penguatan perencanaan 2027,” tambahnya.
Panitia juga melaporkan agenda forum meliputi: pemaparan arah kebijakan RKPD 2027, sinkronisasi program prioritas nasional-daerah, serta desk pembahasan program OPD provinsi dengan Bappeda kabupaten/kota. Forum diikuti 250 peserta dari unsur provinsi dan kabupaten/kota.
Membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara, Asisten II Setda Sri Haryati Hatari menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029 di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
“Proses pembangunan akan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi publik pada semua tahapan. Tidak hanya untuk memenuhi amanat regulasi, tetapi agar hasilnya menjadi milik dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Asisten II menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara dan Bappeda 10 kabupaten/kota yang telah mengawal tahapan musrenbang secara berjenjang.
“Ini menunjukkan keseriusan kita terhadap proses perencanaan,” ucapnya.
Disampaikan bahwa pembangunan Maluku Utara 2027 difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional Presiden dan pencapaian visi RPJMD 2025-2029: “Menjaga Kebersamaan Menuju Maluku Utara yang Maju, Sejahtera, Adil, Merata dan Berkelanjutan.”
Tema RKPD 2027: “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi, dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.”
Lima prioritas daerah 2027:
1. Akselerasi pemenuhan layanan dasar;
2. Percepatan konektivitas wilayah;
3. Akselerasi pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA;
4. Peningkatan reformasi birokrasi dan inovasi. Ditargetkan Indeks Inovasi Daerah Malut masuk 5 besar nasional;
5. Membangun ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
Saat ini Pemprov juga tengah menjalankan program prioritas Gubernur dan Wagub, antara lain: penuntasan RTLH, infrastruktur jalan-jembatan, jalan tani, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota provinsi.
Asisten II mengingatkan seluruh pimpinan OPD untuk menghentikan praktik perencanaan copy paste, perencanaan berbasis keinginan, dan yang tidak berbasis data.
“Prinsip integrasi dan kolaborasi adalah harga mati. Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Apa yang direncanakan provinsi harus menyambung dengan kebutuhan kabupaten/kota dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, meski Maluku Utara memiliki pertumbuhan ekonomi 34% dan potensi SDA luar biasa, hal itu tidak berarti jika disparitas wilayah, kemiskinan, dan pengangguran masih tinggi.
“Jangan bangga dengan angka indah di atas kertas, sementara masyarakat masih mengeluhkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Menutup sambutan, Asisten II menginformasikan rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah pada 7 Mei 2026 dan Musrenbang RKPD Provinsi pada 8 Mei 2026. Ia berharap Bupati/Wali Kota se-Maluku Utara dapat hadir. (tan)
