SOFIFI, NUANSA – Demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, pemerintah dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi digital.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggandeng Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia (BLSDM) Komdigi Manado menggelar Pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS) Government Transformation Academy (GTA) Tahun 2026, Senin (4/5).
Pelatihan dilaksanakan dari tanggal 4-8 Mei serta mengambil tempat di Aula Bidadari, Kantor BPSDM, difokuskan pada pelatihan Artificial Intelligence (AI).
Dalam sambutan resminya, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan, Fachruddin Tukuboya, mendorong ASN memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas evaluasi kebijakan publik di tengah kompleksitas isu pemerintahan dan melimpahnya data.
“Kegiatan Digital Scholarship Talent (DTS) merupakan wujud pemerintah berkomitmen untuk memasuki revolusi industri 5.0, karena saat ini apabila berbicara tentang kemajuan sebuah bangsa, landasannya adalah teknologi,” katanya.
Kepala BLSDM Komdigi Manado, Arsyad, menambahkan AI dapat membantu ASN dalam membaca dan mengolah data dalam jumlah besar, mengidentifikasi pola, hingga memberikan rekomendasi kebijakan. Teknologi ini juga dinilai mampu mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar dan belum terintegrasi.
“Memang secara garis besar program DTS dibagi menjadi delapan Akademi. Namun kali ini kita fokus pada Government Transformation Academy (GTA). Mungkin ke depan, akan ada lagi kegiatan seperti Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA), Thematic Academy (TA), Professional Academy (ProA), Government Transformation Academy (GTA), Digital Entrepreneurship Academy (DEA), Digital Leadership Academy (DLA), Talent Scouting Academy (TSA),” jelas Arsyad.
Dalam kesempatan tersebut, Fachruddin berharap kegiatan ini menjadi salah satu lokus membangun tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan berbasis digital.
“Kita akan mendorong program yang mengacu pada transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas ASN agar mampu menjadi motor penggerak inovasi pelayanan publik,” ujar Fachruddin.
Pelatihan DTS yang ditujukan untuk ASN diharapkan bisa mendukung percepatan transformasi digital di instansi pemerintah guna mendukung kemajuan Pemprov Malut.
Kegiatan ditutup dengan penyematan pin kepesertaan kepada perwakilan peserta sekaligus tanda dimulainya secara resmi pelatihan.
Di tengah transformasi digital nasional, Pemprov Malut di bawah pimpinan Gubernur Sherly Tjoanda terus mendorong adaptasi kepada para ASN untuk inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.
Dengan kompetensi digital yang kuat, ASN tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan yang mampu mendorong efisiensi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
ASN adaptif adalah kunci menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah di era digital. (tan)
