Gerak Cepat Disperindag Maluku Utara Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

88 Ton Minyakita Segera Masuk ke Ternate

TERNATE, NUANSA – Menanggapi aspirasi pelaku UMKM terkait kelangkaan minyak goreng di Kota Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Perdagangan dan Bulog terus melakukan langkah percepatan penanganan distribusi minyak goreng “Minyakita”.

Plt Kepala Dinas Perindag Maluku Utara, M Ronny Saleh, menyampaikan bahwa Gubernur Maluku Utara telah mengusulkan penambahan kuota Minyakita kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan, menyusul kosongnya stok penjualan di gudang Bulog.

“Hasil koordinasi cepat antara Pemprov Maluku Utara, Kementerian Perdagangan, dan Bulog Pusat memastikan pengiriman Minyakita tetap berjalan,” ujar Ronny.

Ia menjelaskan, kapal pengangkut yang semula dijadwalkan tiba pada 17 Mei mengalami keterlambatan akibat faktor cuaca. Saat ini, distribusi diperkirakan tiba pada 21–22 Mei dan akan langsung dilakukan proses bongkar muat pada 22–23 Mei agar segera disalurkan kepada mitra Bulog dan pelaku usaha di daerah.

“Pada kloter pertama ini, kapal akan membawa sekitar 88 ton Minyakita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM di Maluku Utara,” katanya.

Masyarakat dan pelaku UMKM nantinya dapat memperoleh Minyakita melalui jaringan mitra Bulog dengan harga sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter.

Ronny menambahkan, Dinas Perindag Maluku Utara terus melakukan pemantauan perkembangan distribusi di lapangan, termasuk monitoring terhadap ketersediaan dan pergerakan harga untuk jenis minyak goreng lainnya di pasaran, guna memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga.

Pemerintah juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha maupun masyarakat untuk bermitra dengan Bulog dalam distribusi Minyakita, dengan persyaratan berupa KTP, NPWP, NIB, serta kesiapan dana pembelian secara tunai.

Menurutnya, pemerintah memahami kondisi yang dihadapi pelaku UMKM, terutama ketika kelangkaan bahan baku berdampak langsung pada keberlangsungan produksi dan usaha masyarakat. Karena itu, percepatan distribusi dan stabilisasi pasokan menjadi perhatian serius agar aktivitas ekonomi pelaku usaha tetap berjalan. (tan)