TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyerukan urgensi diversifikasi ekonomi ke sektor non-tambang secara masif. Langkah strategis ini diambil guna mengatasi kerentanan struktural ekonomi daerah yang selama ini dinilai terlalu bergantung pada industri pengerukan bumi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam pembukaan Kie Raha Economic Forum, di Aula Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malut, Rabu (20/5).
“Perlambatan ini menjadi wake-up call bagi kita semua atas kerentanan struktural ekonomi daerah. Selama ini kita hampir sepenuhnya bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan, yang jika digabungkan menyumbang hampir 63 persen dari total PDRB Maluku Utara,” ucap Samsuddin.
Bukan tanpa alasan Pemprov Malut mendorong transformasi ini. Berdasarkan data makro-ekonomi, Maluku Utara memang sempat mencatat pertumbuhan kumulatif yang fantastis sebesar 34,17 persen pada tahun 2025, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melesat hingga Rp97,26 juta.
Namun, memasuki triwulan I tahun 2026, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami deselerasi (perlambatan) yang cukup signifikan menjadi 19,64 persen secara year-on-year (yoy).
Faktor utama pemicu deselerasi ini meliputi:
• Pemangkasan Kuota Tambang: Pemotongan target kuota Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Minerba 2026 sebesar 31 persen.
• Moratorium Smelter: Pemberlakuan moratorium investasi smelter kelas dua melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menahan laju penanaman modal asing.
• Faktor Lingkungan: Terjadinya degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan, serta ketahanan pangan.
Saat ini, sektor penopang hidup masyarakat luas seperti pertanian, kehutanan (green economy), dan perikanan (blue economy) baru tumbuh di angka 4,24 persen (yoy) pada triwulan I 2026. Angka tersebut tertinggal jauh dari dominasi sektor industri tambang.
Untuk melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih berkelanjutan, Pemprov mendorong percepatan investasi pada tiga sektor potensial:
1). Manufaktur dan Teknologi: Mengembangkan industri hilirisasi berbasis non-tambang.
2). Sektor Pertanian dan Pariwisata: Mengoptimalkan kekayaan lanskap alam dan kebudayaan daerah.
3). Layanan Keuangan dan Pemberdayaan UMKM: Memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar produk lokal mampu berdaya saing dan menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan.
Mengingat luas wilayah perairan Maluku Utara yang mencapai 70 persen, implementasi Ekonomi Biru (blue economy) dinilai menjadi kunci masa depan. Salah satu pilar transformasi yang ditekankan adalah modernisasi armada nelayan lokal melalui penyediaan kapal berukuran 5 hingga 20 GT agar mereka dapat mengakses BBM bersubsidi sekaligus menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.
Forum strategis yang mengusung tema “Akselerasi Investasi Daerah: Mendorong Sektor Non-Tambang sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Maluku Utara” ini sukses dilakukan oleh KPw BI Malut untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret.
Acara ini menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Chief Economist BCA David E Sumual, dan Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas RI Sumedi Andono Mulyo.
Turut hadir dalam forum ini unsur Forkopimda Malut, pimpinan OPD Pemprov, Kepala OJK Ternate, Kepala BPS Malut, Kanwil DJPb, serta para akademisi dan pelaku usaha di Bumi Moloku Kie Raha. (tan)
