TERNATE, NUANSA – Menjelang Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara, gelombang protes kembali mencuat. Mantan pengurus HIPMI Malut, Rafik Kailul, angkat bicara mengkritik rencana tersebut.
Rafik menyoroti agenda Musdalub ini merupakan musyawarah ketiga yang dipaksakan dalam satu periode kepengurusan. Padahal, dua tahapan Musda sebelumnya telah sukses digelar dan melahirkan dua ketua umum terpilih, yakni Rio C Pawane dan Firdaus Amir.
“BPP (Badan Pengurus Pusat) harus menjelaskan kepada kami mengapa dua Musda sebelumnya dianggap tidak sah. Musda pertama yang memenangkan Rio tidak diakui, begitu pula Musda kedua yang memenangkan Firdaus Amir,” tegas Rafik.
Ia menambahkan, pada dua Musda sebelumnya, para kandidat telah menyetor uang pendaftaran hingga ratusan juta rupiah. Namun, proses tersebut berakhir sia-sia tanpa ada pelantikan.
“Kini BPP malah ingin menggelar musyawarah ketiga yang kami duga hasilnya akan sama saja,” ungkapnya.
Selain itu, Rafik juga menyayangkan penunjukan Mohdar Bailusy oleh BPP sebagai bagian dari tim caretaker. Padahal, Mohdar merupakan Koordinator Steering Committee (SC) pada Musda pertama periode ini.
“Pada Musda pertama, Mohdar adalah koordinator SC. Artinya, dia sudah gagal karena tidak ada ketua terpilih yang berhasil dilantik. Anehnya, Mohdar sendiri tidak pernah menjelaskan mengapa BPP mengabaikan hasil Musda sebelumnya dan justru memaksakan Musdalub baru,” cecar Rafik.
Padahal, lanjut Rafik, Musda pertama saat Rio terpilih dihadiri langsung oleh Ketua OKK BPP HIPMI. Sementara pada Musda kedua yang memenangkan Firdaus, dihadiri langsung oleh Ketua Umum BPP.
“Kami meminta penjelasan terbuka dari BPP maupun tim caretaker yang saat ini menyiapkan Musdalub. Mengapa hasil dari dua Musda sebelumnya tidak diakomodasi?” pungkasnya.
