Oleh: Ikhlas Munawar
___________________
SETIAP tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia merayakan Hari Lahir Pancasila. Upacara digelar, pidato bergema, bendera merah-putih berkibar dengan gagah. Tapi di balik seremoni yang megah itu, ada pertanyaan yang sunyi, yang jarang berani dijawab: apakah kita masih hidup dalam semangat Pancasila, atau hanya sekadar merayakan namanya?
Pertanyaan itu bukan retorika kosong. Ia lahir dari kegelisahan nyata yang dirasakan jutaan rakyat Indonesia hari ini. Mereka yang mengantri panjang di loket BPJS, mereka yang kehilangan lahan karena proyek besar, mereka yang bersuara lalu dibungkam, mereka yang bekerja keras namun tetap tertinggal jauh di bawah orang-orang yang berkuasa.
Ketika Nilai Menjadi Slogan
Pancasila lahir bukan sebagai dokumen seremonial. Ia lahir dari pergulatan panjang para pendiri bangsa yang mencoba menjawab satu pertanyaan besar: di atas fondasi apa Indonesia akan berdiri? Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, menawarkan lima prinsip yang bukan sekadar filosofi abstrak, melainkan kontrak sosial antara negara dan rakyatnya.
Namun delapan dekade berlalu, dan kontrak itu tampak lapuk. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kerap digunakan bukan untuk membangun toleransi, melainkan sebagai alat politik identitas yang memecah belah ummat dan bangsa . Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diucapkan di mimbar sambil aparat keamanan menembakkan gas air mata ke arah demonstran padahal kita tau sendiri itu adalah bagian dari pada hak demokrasi kita. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dikampanyekan oleh politisi yang justru menabur benih kebencian dan polarisasi demi meraup suara.
Persimpangan yang Sesungguhnya
Indonesia hari ini berdiri di persimpangan yang nyata. Di satu sisi, kita menyaksikan kemajuan yang tak bisa diabaikan: infrastruktur yang mengular dari Sabang sampai Merauke, konektivitas digital yang menjangkau pelosok, generasi muda yang kian terdidik dan terhubung dengan dunia. Kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dengan kelas menengah yang terus tumbuh.
Namun di sisi lain, ketimpangan menganga seperti jurang. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional. Sementara itu, jutaan buruh harian hidup dalam ketidakpastian, petani kehilangan tanah, dan nelayan terpinggir dari laut yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka.
Inilah persimpangan itu: antara angka-angka makroekonomi yang membanggakan di atas kertas, dan realitas pahit yang dirasakan mayoritas rakyat di akar rumput. Dan di tengah persimpangan inilah Pancasila seharusnya menjadi kompas, bukan khiasan.
Hukum yang Berpihak dan Korupsi yang Terlembaga
Salah satu ujian terbesar Pancasila adalah bagaimana hukum ditegakkan. Sila kelima berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi realitas menunjukan bahwa Hukum di Negeri ini masih kerap berpihak pada yang berkuasa.
Koruptor kelas kakap melenggang dengan vonis ringan, dan seorang inspektur jenderal yang melakukan tindak pidana berat dikabarkan hari ini sedang mengikuti lanjut studi, sementara seorang nenek yang mencuri singkong untuk makan bisa meringkuk berbulan-bulan di sel tahanan. Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi berakhir dengan tuntutan yang anehnya melemah di persidangan. Lembaga pemberantas korupsi yang pernah menjadi kebanggaan nasional, digerogoti kewenangannya satu per satu.
Ini bukan sekadar masalah hukum. Ini adalah krisis moral yang mengkhianati sila demi sila. Ketika keadilan bisa dibeli, Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara ia menjadi topeng yang menutupi ketidakadilan yang terstruktur.
Suara Rakyat yang Dibungkam
Demokrasi Pancasila seharusnya menempatkan suara rakyat sebagai yang tertinggi. Tapi apa yang terjadi ketika rakyat bersuara? Kita menyaksikan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kritis mendapatkan tekanan berlapis. Jurnalis yang meliput korupsi menghadapi ancaman hukum. Aktivis lingkungan yang menolak tambang dikriminalisasi. Mahasiswa yang turun ke jalan dijemput dengan gas air mata dan tangkapan massal.
Media sosial yang semula menjadi ruang ekspresi publik kini dihantui oleh ancaman pasal-pasal karet UU ITE. Orang biasa bisa dipenjara karena sebuah unggahan, sementara ujaran kebencian dari kalangan berpengaruh sering luput dari jangkauan hukum.
Generasi Muda dan Beban yang Tak Adil
Di pundak generasi muda Indonesia, beban semakin berat. Mereka lulus dari universitas dengan gelar yang prestisius, tetapi harus bersaing di pasar kerja yang semakin sempit. Harga hunian di kota-kota besar telah melampaui jangkauan gaji rata-rata. Biaya pendidikan tinggi yang terus meningkat memaksa banyak keluarga berhutang demi masa depan anak-anaknya.
Ironinya, di saat yang sama kita menyaksikan kekayaan segelintir elite terus berlipat ganda. Oligarki bisnis dan politik tumbuh subur, memanfaatkan kebijakan yang mereka ikut merancang untuk keuntungan mereka sendiri. Lingkaran ini tertutup rapat dan rakyat biasa hampir tidak memiliki akses untuk memasukinya.
Ini bukan keluhan generasi yang malas. Ini adalah jeritan generasi yang bekerja keras, bermimpi besar, tapi menemukan bahwa sistem yang ada tidak dirancang untuk mereka.
Masih Adakah Harapan?
Di tengah semua ini, apakah kita berhak optimis? Jawabannya: ya tapi dengan mata terbuka.
Harapan itu ada pada jutaan guru honorer yang tetap mengajar meski dibayar jauh di bawah kelayakan. Pada dokter-dokter yang bertugas di puskesmas terpencil. Pada para petani yang merawat tanah dengan penuh kesabaran. Pada anak-anak muda yang memilih menjadi jurnalis, aktivis, atau penggerak komunitas ketika banyak teman sebayanya memilih jalan yang lebih aman.
Harapan itu ada pada masyarakat sipil yang tak kunjung menyerah: organisasi-organisasi yang mendampingi korban ketidakadilan, gerakan antikorupsi yang tetap bersuara, komunitas-komunitas adat yang mempertahankan kearifan lokal di tengah gempuran kapitalisme global.
Pancasila belum mati. Tapi ia sedang sekarat di tangan mereka yang seharusnya menjaganya.
Refleksi untuk Kita Semua
Pada 1 Juni ini, marilah kita merayakan Hari Lahir Pancasila bukan dengan seremoni kosong, melainkan dengan kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa kita masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Kejujuran untuk melihat bahwa Pancasila sedang berada di persimpangan antara menjadi fondasi yang hidup, atau sekadar pajangan dinding yang berdebu.
Bagi para pemimpin dan elite: Pancasila bukan warisan untuk dimiliki, melainkan tanggung jawab untuk ditunaikan. Setiap kebijakan yang Anda ambil, setiap keputusan yang Anda buat, setiap rupiah anggaran yang Anda kelola itu semua adalah ujian apakah Anda benar-benar berPancasila atau tidak.
Bagi kita semua, rakyat biasa: Pancasila adalah milik kita. Ia lahir dari perjuangan kita, dari keringat petani dan buruh, dari darah pahlawan yang tak tercatat namanya. Jangan biarkan ia dirampas oleh mereka yang menjadikannya alat kekuasaan.
Karena pada akhirnya, Pancasila bukan soal hafalan sila. Ia adalah pertanyaan yang harus kita jawab setiap hari: apakah kita sudah berlaku adil? Apakah kita sudah memanusiakan sesama? Apakah kita sudah berpihak pada yang lemah?
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menatap wajahnya sendiri dalam cermin, melihat luka-lukanya, dan memilih untuk berubah bukan bangsa yang terus berpura-pura semuanya baik-baik saja.” (*)
