TERNATE, NUANSA – Publik Maluku Utara kecewa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, dinilai lebih mahir menyusun agenda perjalanan dinas ke Jakarta daripada menuntaskan tugas pokoknya. Akibatnya, penyerapan anggaran PUPR Malut terhenti dan pembangunan infrastruktur rakyat jalan di tempat.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi belanja modal PUPR Malut masih tertinggal jauh dari rata-rata OPD lain. Padahal, anggaran miliaran rupiah untuk perbaikan jalan rusak, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih dan infrastruktur di wilayah kepulauan justru mengendap. Semua dokumen penting seperti kontrak kerja, addendum, dan Surat Perintah Membayar (SPM) menumpuk tanpa tanda tangan. Semuanya menunggu Risman Iriyanto Djafar.
Setiap kali ia bertugas ke Jakarta, alur kerja birokrasi PUPR berhenti. Sistem pendelegasian wewenang tidak berjalan. Pejabat lain tidak berani mengambil keputusan. Kontraktor terpaksa menunda pekerjaan. Paket fisik yang dijadwalkan mulai triwulan II belum dapat dikerjakan.
Target penyerapan anggaran 75 persen pada akhir tahun kini sulit tercapai. Publik Malut berhak menagih janji. Daerah kepulauan membutuhkan jalan yang layak, jembatan penghubung, dan air bersih, bukan pejabat yang lebih sering berada di Bandara Soekarno-Hatta daripada di kantor.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus bertindak tegas. Jika Risman tidak mampu memimpin dari kantor, maka sebaiknya mundur. Jika Risman tidak bersedia mundur, maka publik berharap Gubernur Sherly Tjoanda segera mencopotnya dari posisi Kadis PUPR. Alasan “dinas ke Jakarta” tidak boleh menjadi pembenaran atas kinerja yang buruk. Anggaran rakyat Malut harus digunakan untuk membangun, bukan untuk membiayai perjalanan dinas yang berlebihan. (tan)
