TERNATE, NUANSA – Pemerintah Kota Ternate resmi memulai tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi 12 jabatan eselon II yang saat ini masih lowong. Tahap perdana yang dilaksanakan yakni ujian tertulis berupa penulisan makalah yang diikuti seluruh peserta yang lolos seleksi administrasi.
Tercatat, 29 peserta sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti rangkaian seleksi terbuka.
Proses ini menjadi langkah awal Pemkot Ternate untuk menghadirkan pejabat definitif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Ketua Panitia Seleksi, Rizal Marsaoly, mengatakan setelah ujian tertulis, peserta masih akan menjalani sejumlah tahapan seleksi lainnya sebelum ditetapkan sebagai calon pejabat definitif.
“Setelah penulisan makalah, peserta akan mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT), dilanjutkan psikotes, kemudian wawancara oleh panitia seleksi,” ucap Rizal, Kamis (30/7).
Menurut Rizal, seleksi terbuka tersebut bertujuan mendapatkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan sesuai tugas pokok dan fungsi pada masing-masing OPD.
“Kami membutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami tugasnya sehingga mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan OPD secara maksimal,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, percepatan pelaksanaan seleksi merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Ternate agar program prioritas pemerintah daerah dapat segera dijalankan secara optimal.
“Banyak program dan implementasi visi misi kepala daerah yang membutuhkan pejabat definitif agar proses pengambilan kebijakan berjalan lebih efektif,” katanya.
Selain mendukung percepatan program pembangunan, kata Rizal, kehadiran pejabat definitif juga dinilai penting menghadapi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Sedangkan, pejabat yang telah berstatus definitif nantinya memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, termasuk menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta dokumen pendukung lainnya.
“Kalau sudah definitif, mereka bisa menjalankan seluruh kewenangannya, termasuk menandatangani DPA dan dokumen administrasi lainnya,” jelas dia.
Rizal menambahkan, seleksi terbuka ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ternate dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.
“Harapannya, dari proses ini lahir sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung kinerja wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Terkait jadwal pelantikan, Rizal menambahkan pemerintah menargetkan pejabat hasil seleksi dapat dilantik setelah seluruh tahapan selesai serta memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.
“Targetnya setelah 17 Agustus. Kalau seluruh proses, termasuk persetujuan dari BKN, bisa lebih cepat, maka pelantikan juga akan dipercepat,” pungkasnya. (udi/tan)
