SOFIFI, NUANSA — Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat melakukan penanganan lanjutan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Desa Hijrah, Kecamatan Sidangoli, Kabupaten Halmahera Barat.
Langkah darurat tersebut dilakukan melalui koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara, Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, BPBD, serta unsur TNI, khususnya Korem dan Yonif 732/Banau.
Hasil koordinasi teknis menetapkan Dinas PUPR Maluku Utara menyiapkan armada mobil tangki air, sementara BWS menyiapkan dukungan biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional penanganan di lapangan. BPBD mendukung dari sisi administrasi dan koordinasi kebencanaan.
Armada dan tim teknis tersebut akan dikerahkan untuk melakukan penyiraman pada titik lokasi kebakaran sekaligus membasahi area-area yang dinilai rawan, sebagai langkah antisipasi agar api tidak kembali muncul dan meluas.
Pada Kamis (20/8), Tim OP SDA I telah bergerak dari Pelabuhan Feri Bastiong Ternate menuju Sofifi. Selanjutnya, tim akan bergabung dengan tim PUPR Provinsi untuk menuju lokasi kejadian di wilayah Sidangoli dengan waktu tempuh sekitar dua jam dari Sofifi.
Penanganan lapangan juga akan dikoordinasikan bersama Korem untuk memastikan proses penyiraman dan pengamanan titik rawan dapat dilakukan secara terpadu.
Langkah ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah daerah menyusul kebakaran lahan yang sebelumnya dilaporkan terjadi di wilayah Sidangoli. Berdasarkan informasi awal, kebakaran berdampak pada sekitar satu hektare lahan dan berjarak sekitar 500 meter dari permukiman warga. Tidak terdapat laporan korban jiwa maupun luka.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan penanganan tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi dilanjutkan dengan pendinginan dan penyiraman pada area yang berpotensi terbakar kembali.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di tengah kondisi lahan yang mudah terbakar.
“Prioritas kita adalah memastikan api tertangani, tidak meluas ke permukiman, dan tidak kembali muncul. Karena itu, penanganan dilakukan secara terpadu dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia dan memastikan tim bergerak langsung ke lapangan,” jelas Sherly.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama seluruh unsur terkait akan terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan langkah lanjutan sesuai perkembangan situasi. (tan)
