DARUBA, NUANSA — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) membuka akses pendampingan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mengurus legalitas kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Sekretaris DKP Morotai, Ikbal Hi Umar, mengatakan Pemkab Morotai memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengurusan tata ruang laut, sehingga diharapkan jalur koordinasi bersama pemerintah provinsi dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur dan legalitas usaha mereka.
“Untuk Morotai sendiri kan tidak punya kewenangan untuk mengurusi terkait tata ruang laut. Jadi dengan adanya kegiatan sosialisasi (yang dilakukan DKP Malut) kemarin, kami sangat berterima kasih kepada penyelenggara karena bisa melaksanakan kegiatan di Kabupaten Pulau Morotai,” kata Ikbal, Senin (14/9).
Menurutnya, masih banyak kegiatan pemanfaatan ruang laut di Morotai yang belum tertib secara administrasi. Sehingga, DKP Morotai siap membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan, terutama dalam menyiapkan dokumen atau persyaratan yang diperlukan sebelum mengurus legalitas pemanfaatan ruang laut melalui kewenangan pemerintah yang berwenang.
“DKP sangat antusias membantu masyarakat di Pulau Morotai. Apabila ada yang ingin pendampingan dari DKP, kami siap membantu. Pokoknya kapan saja jam kerja kami siap membantu masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ikbal menuturkan bahwa masyarakat juga dapat berkomunikasi langsung dengan petugas DKP Morotai melalui sambungan telepon untuk memperoleh informasi awal mengenai sejumlah persyaratan yang harus disiapkan.
“Kalau dari bidang tangkap sendiri melalui telepon juga boleh, supaya memudahkan masyarakat untuk mengetahui persyaratan-persyaratan apa saja yang harus mereka siapkan,” pungkasnya. (ula/tan)
