TERNATE, NUANSA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong penguatan ekosistem pers dan media massa yang profesional, independen, serta berorientasi pada kepentingan publik melalui pendekatan policy sandbox atau pengujian kebijakan. Kepercayaan menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu daerah pengujian kebijakan penguatan pers menjadi kesempatan untuk merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, dalam rapat penguatan pers dan media massa melalui Policy Sandbox BEJOS di Maluku Utara, Selasa (17/11).
Samsuddin menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Ideologi Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi atas inisiatif serta kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara sebagai salah satu daerah pengujian kebijakan tersebut. Menurutnya, kepercayaan ini sekaligus menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi dalam membangun ekosistem pers nasional yang profesional, sehat, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia menekankan bahwa pembentukan regulasi tidak cukup hanya mempertimbangkan landasan yuridis, tetapi juga harus memperhatikan landasan sosiologis dan filosofis. Ketiga landasan tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum, sesuai dengan kondisi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.
“Dalam konteks perkembangan teknologi digital dan media sosial, dinamika informasi yang berlangsung begitu cepat membutuhkan perhatian serius. Maraknya disinformasi dan berita bohong menjadi tantangan yang perlu direspons melalui penguatan tanggung jawab dalam penyampaian informasi,” ujar Samsuddin.
Ia menegaskan bahwa penguatan pers dan media massa BEJOS harus bertumpu pada prinsip bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, serta memiliki industri media yang sehat. Prinsip tersebut tidak hanya ditujukan kepada insan pers, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pers memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi. Pers bukan sekadar penyampai berita dan informasi, tetapi juga menjadi pilar penting demokrasi, ruang pertukaran gagasan, sarana edukasi masyarakat, pengawal kepentingan publik, serta salah satu instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tegas Samsuddin.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga keberlanjutan industri media di tengah perubahan pola konsumsi informasi dan transformasi digital. Pemberitaan kritis tetap diperlukan sebagai bahan evaluasi dan kehati-hatian publik. Namun, setiap informasi harus disampaikan secara objektif berdasarkan fakta, bukan membangun persepsi negatif terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Lebih lanjut, Samsuddin menjelaskan bahwa pendekatan policy sandbox memberikan ruang bagi pemerintah untuk menguji kebijakan secara terbatas dan bertahap, kemudian mengevaluasi serta menyempurnakannya berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pendekatan ini dinilai relevan karena setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, tantangan, dan tingkat kesiapan yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan penguatan pers tidak selalu harus diterapkan secara seragam, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BEJOS tingkat daerah menjadi salah satu langkah awal yang perlu dipersiapkan. Pokja tersebut diharapkan menjadi ruang koordinasi, kolaborasi, dan pengambilan langkah bersama untuk memastikan seluruh tahapan program berjalan efektif.
Samsuddin juga meminta agar 23 pilihan kegiatan operasional yang tersedia dalam pedoman teknis dipelajari dan diuji secara cermat berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan awal di Maluku Utara. Penentuan kegiatan harus benar-benar menjawab persoalan mendasar ekosistem pers daerah, bukan sekadar memilih program yang mudah dilaksanakan.
Ia menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan policy sandbox dirancang dalam beberapa periode, yakni persiapan pada 2026, pengujian awal pada 2027, penyempurnaan pada 2028, dan evaluasi akhir pada 2029.
Dengan demikian, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk membangun fondasi pelaksanaan program melalui pembentukan Pokja, penyepakatan struktur dan mekanisme kerja, pemetaan kebutuhan, penetapan program perintis, serta penyusunan rencana pelaksanaan.
Samsuddin berharap pengalaman Maluku Utara dalam menjalankan policy sandbox dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran nasional, khususnya dalam merumuskan model penguatan pers yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan dan daerah dengan tantangan geografis yang kompleks.
“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai awal dari kerja bersama untuk menghasilkan ekosistem pers Maluku Utara yang lebih kuat, sehat, independen dan terpercaya,” pungkasnya. (tan)










