Hukum  

Bukan Hanya Arif Kurniawan, Kejagung juga Diminta Bongkar Dugaan Keterlibatan Konsultan-Kontraktor Tambang Nikel di Malut

Ilustrasi Aktivitas tambang

TERNATE, NUANSA – Dugaan praktik tambang ilegal di Maluku Utara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pelaku di lapangan. Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak membongkar seluruh mata rantai jaringan yang diduga bermain di balik aktivitas pertambangan nikel, termasuk pihak-pihak yang disebut memiliki pengaruh dan akses terhadap kekuasaan.

Desakan tersebut disampaikan Lembaga Peduli Lingkungan Tambang (Pelta) Maluku Utara menyusul langkah Kejagung mengembangkan penyidikan dugaan korupsi sektor tambang nikel hingga ke Maluku Utara dengan tersangka Arif Kurniawan.

Direktur Pelta Malut, Maruf Majid, mengatakan nama Arif Kurniawan sebenarnya sudah lama terdengar di Maluku Utara. Ia pernah memperoleh informasi mengenai dugaan keberadaan sejumlah kaki tangan Arif di daerah tersebut, yang berasal dari kalangan konsultan dan kontraktor tambang. Mereka diduga memiliki keterkaitan dengan pengurusan PT Halmahera Mineral Utama.

Menurut Maruf, di bawah jaringan konsultan dan kontraktor tersebut juga terdapat orang-orang lapangan yang selama ini disebut-sebut merasa memiliki kekuatan untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa hambatan.

“Selama ini ada orang-orang lapangan yang mengaku bisa melakukan apa saja tanpa halangan. Bahkan, ada yang merasa kebal hukum karena mengklaim memiliki bekingan dari kontraktor dan konsultan tambang, yang diduga memiliki hubungan dengan Arif Kurniawan,” ungkap Maruf.

Ia menilai, perkembangan penyidikan Kejagung menjadi momentum untuk menelusuri lebih jauh dugaan hubungan antarpihak tersebut. Terlebih, dalam informasi yang berkembang, jaringan yang dimaksud disebut-sebut memiliki keterkaitan hingga mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Pelta menegaskan, informasi mengenai dugaan jaringan tersebut harus diuji melalui proses hukum yang transparan dan profesional. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila ditemukan bukti keterlibatan. Karena itu, Maruf meminta Kejagung tidak hanya berfokus pada satu tersangka, tetapi juga menelusuri seluruh dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk konsultan, kontraktor, maupun pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan bermasalah di Maluku Utara.

Secara khusus, Pelta meminta penyidik mendalami dugaan persoalan yang berkaitan dengan PT Halmahera Mineral Utama, PT Dharma Rosadi Internasional, dan PT Kencana Reksa Gemilang. Khusus untuk PT Dharma Rosadi, diketahui pernah terlibat sengketa lahan dengan warga di sekitar area tambang, karena diduga perusahaan tersebut tidak melakukan ganti rugi lahan terhadap warga. Masalah ini terbiar begitu saja karena selama ini orang-orang yang mengendalikan perusahaan tersebut miliki bekingan yang kuat, sehingga sulit tersentuh hukum.

“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hanya karena memiliki jaringan atau kedekatan dengan pemegang kekuasaan,” tegas Maruf.

Pelta berharap, pengembangan penyidikan Kejagung dapat mengungkap secara terang dugaan praktik pertambangan ilegal dan berbagai pihak yang berada di belakangnya. Menurut Maruf, penegakan hukum yang menyentuh seluruh pihak secara adil dan tanpa pandang bulu penting dilakukan agar Maluku Utara tidak terus menjadi ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan dan aktivitas pertambangan yang merugikan kepentingan publik.

Sekadar diketahui, berdasarkan data perizinan PT Halmahera Mineral Utama tercatat memiliki IUP komoditas nikel pada tahap Operasi Produksi dengan luas wilayah 540 hektare di Kabupaten Halmahera Tengah.

Izin tersebut tercatat dengan nomor 42/1/IUP/PMDN/2025, berlaku sejak 3 September 2025 hingga 21 Desember 2029. Di atas kertas, struktur kepemilikan saham perusahaan menunjukkan Dharma Rosadi Internasional menguasai 30 persen saham, sementara Kencana Reksa Gemilang memiliki 70 persen saham.

Informasi mengenai sejumlah orang di Maluku Utara disebut terlibat dalam operasional PT Halmahera Mineral Utama. Mereka dikabarkan memiliki latar belakang organisasi di bidang pertambangan serta pengalaman sebagai kontraktor dan konsultan tambang.

Selain struktur kepemilikan, Anatomi Pertambangan Indonesia (API) menyoroti informasi mengenai kunjungan kerja mantan istri Listyo Sigit Prabowo ke Sofifi, Maluku Utara, pada 25 Agustus 2026. Safrudin meminta informasi tersebut ditelusuri secara proporsional, terutama mengenai agenda dan tujuan kunjungan apabila memang terdapat relevansi dengan aktivitas bisnis pertambangan.

Di luar persoalan kepemilikan, aspek yang tidak kalah penting adalah legalitas penerbitan IUP PT Halmahera Mineral Utama. Kementerian ESDM patut menjelaskan secara terbuka dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi landasan penerbitan izin tersebut.

Pemeriksaan perlu mencakup sejumlah aspek mendasar, antara lain: Dokumen penetapan dan status WIUP yang menjadi dasar penerbitan IUP. Riwayat proses perizinan dan pemenuhan persyaratan administratif maupun teknis. Persetujuan lingkungan dan kesesuaian kegiatan pertambangan dengan tata ruang. Status serta batas wilayah konsesi, termasuk kemungkinan tumpang tindih dengan perizinan lain. Kesesuaian lokasi kegiatan dengan kawasan hutan dan ketentuan penggunaan kawasan hutan. Identitas pemilik manfaat sebenarnya serta sumber pembiayaan perusahaan.

Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan bahwa izin yang diterbitkan bukan sekadar memenuhi kelengkapan administratif, melainkan juga memiliki dasar hukum dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian ESDM juga perlu memberikan penjelasan mengenai status aktual izin tersebut dan dokumen pendukungnya, sehingga informasi yang beredar tidak hanya bersandar pada klaim satu pihak. Kejaksaan Agung perlu menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum apabila ditemukan bukti awal yang relevan.

Sementara itu, Kementerian ESDM diminta membuka informasi mengenai proses penerbitan IUP dan struktur kepemilikan perusahaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan peraturan yang berlaku. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) juga diminta memeriksa status penguasaan dan penggunaan kawasan apabila terdapat indikasi kegiatan pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan. (tan)