DARUBA, NUANSA – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulau Morotai merespons sejumlah tuntutan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Morotai (KOMMARA).
BPN mengklaim bahwa penerbitan sertifikat lahan untuk TNI AU Leo Wattimena seluas 681,7 hektare pada tahun 2017 sesuai prosedur. Ratusan hektare lahan ini merupakan bagian dari 1.125 hektare lahan yang diklaim TNI AU.
Hal ini disampaikan oleh M Rifai selaku Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai, di hadapan massa aksi, Rabu (18/11). Ia mengaku, penerbitan sertifikat tersebut diterbitkan sebelum adanya Kantor Pertanahan di Morotai.
“Jadi itu administrasinya masih di bawah Halut. Dan di 2017 itu dipastikan clean and clear untuk bidang dan subjeknya. Contohnya di perumahan, itu milik mereka (TNI AU), itu clean and clear,” ujar Rifai.
Namun begitu, kata Rifai, pihaknya tidak akan melakukan proses penerbitan sertifikat atas tanah bersengketa di Morotai.
“Ini kan sementara berkonflik jadi kami tidak bisa untuk proses penerbitan sertifikat baik TNI AU maupun masyarakat. Karena sertifikat itu terbit harus dipastikan dia harus clean and clear baik fisik bidang tanah maupun surat-suratnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia membantah bahwa pihaknya hanya mengakomodir pengajuan penerbitan sertifikat dari TNI AU dan mengabaikan permintaan pembuatan sertifikat oleh masyarakat setempat.
“Meskipun masyarakat sudah mengurus administrasi tapi secara ketentuan jika objeknya bermasalah kami tidak bisa terbitkan,” tegasnya.
“Jadi di kami ini indikasi sebagai konflik, jadi bukan cuma satu pihak tapi semuanya karena lahan atau objeknya belum selesai. Sampai sekarang tidak ada yang proses sertifikat di kantor pertanahan. Jadi itu klaim sepihak saja,” pungkasnya. (ula/tan)











