Daerah  

Sengketa Lahan di Morotai Memanas, Warga Tuding BPN Kongkalikong dengan TNI AU

Suasana aksi di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pulau Morotai. (Zunajar/NMG)

DARUBA, NUANSA – Ratusan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat dan Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (18/11). Aksi ini buntut persoalan sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat sekitar.

Mereka menilai BPN Maluku Utara telah bersekongkol dengan TNI AU dalam penerbitan sertifikat tanah secara sepihak. Lahan yang diklaim oleh TNI AU Leo Wattimena seluas 1.125 hektare telah diterbitkan sertifikatnya seluas 681,7 hektare. Padahal, lahan tersebut adalah tanah adat yang memiliki klaim secara sah milik masyarakat lokal.

Ahmad Robo, salah satu perwakilan masyarakat adat Morotai, menyampaikan bahwa penerbitan sertifikat lahan juga cacat prosedur. Lahan yang bersengketa mestinya tidak diterbitkan legalitas kepemilikannya.

“Pembebasan lahan di atas 5 hektare itu harusnya dibentuk panitia pembebasan lahan dan panitia di kabupaten, tapi Auri tidak melaksanakan itu. Ini artinya cacat aturan tapi kenapa BPN menerima dan menerbitkan sertifikat,” ujar Ahmad dalam orasinya.

Ia juga menyebut adanya persekongkolan antara pihak BPN dengan TNI AU atas pengusulan 1.125 hektare lahan di Kementerian Keuangan atas inventaris kekayaan negara. Di mana pihak kementerian sendiri telah mengucurkan anggaran senilai Rp56 miliar untuk biaya pembebasan lahan. Namun, pihak TNI AU secara langsung melakukan pematokan lahan tanpa berkoordinasi dengan masyarakat sekitar.

“Anggaran itu tidak digunakan tapi TNI AU langsung melakukan pengukuran lahan, jadi ini kalau diusut maka banyak yang terlibat dalan dugaan korupsi,” tegasnya.

Selain itu, pengukuran lahan saat pembuatan sertifikat juga tidak sesuai ketentuan perundangan, seperti persetujuan kepala desa yang hanya diwakili satu desa sementara terdapat delapan desa yang ikut bersengketa.

“Anehnya BPN masih mengeluarkan sertifikat padahal tidak sesuai prosedur. Ada apa sebenarnya, sudah berapa banyak yang sudah dibayar oleh TNI AU kepada BPN,” tandasnya. (ula/tan)