Pemprov Malut Tindak 48 Pelanggaran Disiplin ASN, Wagub Tekankan Etika dan Karakter

TERNATE, NUANSA — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mencatat sebanyak 48 kasus pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN) telah ditindak sepanjang 2026.

Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Emerald Hotel, Ternate, Rabu (18/11).

Ketua panitia yang juga sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Malut, Al Husen Albaar, memaparkan data penegakan hukum disiplin aparatur di wilayah tersebut.

Sepanjang tahun 2026, Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara tercatat telah menyelesaikan penanganan pelanggaran disiplin PNS sebanyak 48 kasus. Kasus-kasus tersebut mencakup penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat, termasuk di antaranya sanksi pemberhentian dari PNS atas permintaan sendiri serta penurunan jabatan menjadi pelaksana.

Kendati demikian, pihak BKD menegaskan bahwa tingginya angka penyelesaian kasus tersebut bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan, melainkan instrumen evaluasi agar pimpinan OPD lebih proaktif dalam memperkuat sistem pengawasan preventif.

“Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri,” ujar Al Husen.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sarbin Sehe yang hadir sekaligus membuka kegiatan tersebut mengkritisi masih rendahnya implementasi nyata kedisiplinan dan kode etik di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah. Menurutnya, persoalan disiplin ASN tidak boleh lagi berhenti sebatas sosialisasi seremonial atau hafalan regulasi di atas kertas.

​Sarbin menekankan bahwa birokrasi merupakan roh dan semangat penyelenggaraan negara di mana ASN bertindak sebagai pengelolanya. Ia mengingatkan agar aparatur tidak terjebak dalam romantisme masa lalu atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif anggaran kegiatan tanpa hasil perubahan karakter yang substansial.

​”Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN,” tegas Sarbin.

​Ia juga menyoroti ironi di mana penindakan kasus pelanggaran masih kerap ditemukan, sementara upaya pencegahan dan keteladanan di tingkat satuan kerja masih perlu digenjot secara masif. Disiplin, kata Sarbin, diukur dari perilaku nyata di tempat kerja—mulai dari pencatatan kehadiran hingga ketaatan penuh terhadap kode etik profesi.

​Sosialisasi yang diikuti oleh 140 peserta dari unsur sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian ini dirancang untuk memperkuat pemahaman regulasi teknis kepegawaian, pencegahan penyimpangan birokrasi, serta reformasi sistem manajemen ASN yang berintegritas.

​Melalui sinergi antara Pemprov Malut dan Kantor Regional XI BKN Manado ini, pemerintah daerah berharap terbangun komitmen kolektif lintas OPD untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik, menegakkan sistem meritokrasi, serta mewujudkan birokrasi Maluku Utara yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi. (tan)