Hukum  

Kejati Diminta jangan Biarkan Kasus Tunjangan DPRD Malut Menguap Tanpa Kepastian Hukum

Kantor Kejati Maluku Utara. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Institut Kata Rakyat (IKR) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara agar tidak berlarut-larut dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan tunjangan perumahan dan transportasi pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024.

Kasus yang berkaitan dengan anggaran sekitar Rp139,27 miliar tersebut dinilai bukan persoalan kecil. Angka itu merupakan bagian dari keuangan daerah yang seharusnya digunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatutan dalam pengelolaan APBD.

Isra Musa. (Istimewa)

Koordinator Kebijakan Publik IKR, Isra Musa, menegaskan Kejati Maluku Utara tidak boleh membiarkan perkara ini terus berjalan tanpa kepastian yang jelas. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai sejauh mana proses penyidikan, bagaimana perkembangan penghitungan kerugian negara, serta siapa saja pihak yang dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

“Jangan sampai penanganan kasus dugaan penyimpangan tunjangan DPRD ini hanya menjadi tontonan publik tanpa ujung penyelesaian. Uang yang dipersoalkan adalah uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Karena itu, Kejati harus menunjukkan keseriusan dan keberanian dalam mengungkap perkara ini secara menyeluruh,” ujar Isra kepada Nuansa Media Grup (NMG), Kamis (19/11).

IKR juga memberikan perhatian serius terhadap proses penghitungan kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan perkara tersebut.

Bukan cuma itu, BPK juga didesak untuk bekerja secara profesional, independen, dan mempercepat proses pemeriksaan sesuai kewenangannya. IKR menilai bahwa proses pemeriksaan tidak boleh kehilangan momentum, mengingat perkara ini menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Kalau memang terdapat persoalan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan, maka harus dibuka secara terang. BPK perlu memberikan kepastian mengenai hasil pemeriksaannya sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya sementara prosesnya tidak mendapatkan penjelasan yang memadai,” tegas Isra.

Menurut IKR, persoalan tunjangan DPRD tidak dapat dipandang sebatas urusan administratif ataupun perbedaan angka dalam penganggaran. Hal yang harus diuji adalah apakah penetapan dan pembayaran tunjangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, standar kewajaran, serta kemampuan keuangan daerah.

Di tengah berbagai persoalan pembangunan di Maluku Utara, masyarakat masih dihadapkan pada kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Oleh karena itu, IKR mempertanyakan bagaimana prinsip keadilan dan kepatutan diterapkan apabila pengeluaran untuk fasilitas pejabat publik justru menjadi persoalan hukum yang harus diperiksa.

IKR menegaskan bahwa jabatan DPRD merupakan amanah rakyat, bukan fasilitas untuk menikmati anggaran tanpa pertanggungjawaban. Setiap kebijakan yang menggunakan APBD harus dapat diuji secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isra menegaskan bahwa IKR akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara.

“Rakyat tidak membutuhkan janji penegakan hukum. Rakyat membutuhkan bukti keseriusan, keterbukaan, dan kepastian. Jangan sampai uang rakyat hanya menjadi angka dalam berkas perkara, sementara pertanggungjawaban hukumnya tidak pernah memperoleh kejelasan,” tandas Isra. (tan)