TERNATE, NUANSA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pengajuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ternate. Paripurna ke-4 masa sidang III ini digelar di kantor DPRD, Senin (23/6).
Rapat yang membahas agenda penting tersebut kelihatannya tidak dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat Pemkot Ternate. Pimpinan OPD yang tak hadir dalam paripurna di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dispora, Dinas PUPR, Dinas Koperasi, Disnaker, Dinkes, Inspektorat, DMPTSP, Dinas Perikanan, Diskomsandi, BPKAD, Kesbangpol, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Camat Ternate Tengah, Camat Ternate Utara, Camat Pulau Ternate, Camat Ternate Selatan, Camat Ternate Utara, Camat Moti, Camat Hiri, dan Camat Batang Dua.
Ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD mendapat peringatan keras dari Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. Meski begitu, Tauhid mengatakan alasan ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD ada kesibukan lain yang tidak bisa ditunda, misalnya kepala dinas kesehatan yang sementara berada di luar daerah.
“Tidak hadir karena ada alasan sehingga harus diwakili, saya tegaskan bahwa itu wajib hadir kalau memang itu tidak sibuk, sehingga itu mereka ada alasan,” katanya.
Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Ternate, Muhammad Syaiful, menyatakan dirinya banyak tidak mengenal pimpinan OPD. Namun, ia mengingatkan bahwa pada dasarnya pimpinan OPD harus hadir, kecuali sedang menghadiri kegiatan luar daerah yang bersifat urgen.
“Wajib hadir karena ini bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah, bahkan sempat menanyakan setiap rapat kepala OPD kadang tidak hadir, hanya saja dengan alasan perintah penting untuk berurusan daerah,” pungkasnya. (udi/tan)
