TERNATE, NUANSA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang menetapkan Maluku Utara sebagai lokasi pilot project perhutanan sosial inklusif seluas 1.400 hektare. Dari total tersebut, sekitar 90 persen penerima Surat Keputusan (SK) merupakan perempuan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sherly dalam rangkaian acara “Merajut Kejayaan Rempah Maluku Utara Melalui Perhutanan Sosial Inklusif” yang dihelat di Pulo Tareba, Kota Ternate, Senin (26/10). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa proses administrasi untuk memfinalkan program perhutanan sosial ini memakan waktu kurang lebih enam bulan. Dari total sekitar 346.000 hektare hutan sosial yang ada di Maluku Utara yang selama ini dinilai belum optimal, lahan seluas 1.400 hektare ini akan dioptimalkan melalui penyusunan master plan dan pemetaan komoditas secara matang.
Komoditas utama yang dikembangkan meliputi cengkih, pala, kelapa, hingga kenari. Gubernur menekankan pentingnya perhitungan jumlah pohon per hektare agar biaya pengelolaan (overhead) seimbang dengan hasil produksi saat didampingi oleh offtaker.
“Pembibitannya per hektare itu harus optimal, sehingga nanti biaya mengelola lahan dengan hasil yang dihasilkan dan akan didampingi oleh offtaker itu bisa optimal,” ungkapnya.
Selain aspek perkebunan dan kehutanan, Sherly menyoroti potensi Pulo Tareba sebagai destinasi ekowisata yang kerap dimanfaatkan oleh anak muda untuk berkemah (camping) dan menikmati pemandangan matahari terbenam (sunset). Kendati demikian, ia menggarisbawahi perlunya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti ketersediaan air bersih, fasilitas mandi, jaringan listrik dari PLN, serta sinyal telekomunikasi.
Gubernur telah menginstruksikan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk segera berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kementerian terkait dan pihak penyedia layanan, guna membenahi fasilitas umum tersebut. Menurutnya, sektor ekowisata dapat mendatangkan manfaat ekonomi dalam hitungan bulan, melengkapi hasil tanaman jangka panjang yang baru dapat dipanen beberapa tahun mendatang.
“Jika dikelola dengan baik dalam hitungan bulan, sudah bisa dinikmati duitnya,” imbuhnya.
Gubernur menutup sambutannya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Konsep pemberdayaan kebun perempuan melalui perhutanan sosial ini dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan hutan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. (tan)
