DARUBA, NUANSA – Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melakukan pertemuan bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, di Pendopo Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Minggu (1/11). Pertemuan tersebut membahas sejumlah program peningkatan infrastruktur jalan guna memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah di Pulau Morotai.
Pertemuan ini turut dihadiri tim BPJN Maluku Utara dan sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan dari Pemkab Pulau Morotai dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, serta Plt Kepala Dinas PUPR M Ramlan Drakel.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengaspalan hotmix sejumlah ruas jalan di pusat kota Daruba. Ruas tersebut meliputi jalur dari Lanud Leo Wattimena hingga Samsat Morotai, serta dari kawasan Tugu Pancasila, kawasan pertokoan Gotalamo hingga Tugu Bintang.
Selain itu, pertemuan juga membahas progres pekerjaan peningkatan jalan lingkar Morotai yang saat ini masih berlangsung dan hampir rampung. Penyelesaian ruas jalan tersebut diharapkan semakin memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan wilayah.
Selain jalan lingkar Morotai, pada tahun 2026, BPJN juga membangun sejumlah ruas jalan yang masuk Kota Terpadu Mandiri di Desa Morodadi sepanjang 4,3 kilometer. Jalan ini masuk dalam program inpres jalan daerah tahun 2026.
Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, menyampaikan bahwa selain menuntaskan pekerjaan yang sedang berjalan, pihaknya juga sedang memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di wilayah Morotai pada tahun 2027 mendatang, sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami juga sedang memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di wilayah Morotai pada tahun 2027 mendatang, sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas PUPR Morotai, Ramlan Drakel, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah ruas jalan berstatus jalan kabupaten dan provinsi untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional. Selain itu, pihaknya juga .mendorong pembangunan 8 jembatan lingkar pulau Morotai untuk segera diselesaikan.
“Usulan tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan penanganan infrastruktur dari pemerintah pusat, sehingga peningkatan dan perbaikan kondisi jalan di Kabupaten Pulau Morotai dapat dipercepat pada tahun 2027,” ujar Ramlan.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan BPJN Maluku Utara, diharapkan penanganan infrastruktur jalan dapat berjalan lebih optimal, terutama dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas wilayah, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat. (ula/tan)
