Oleh: Afrijal Idrus
Pemuda Desa Gamkonora
___
MERAWAT demokrasi dengan Politik Gagasan di Halmahera Barat merupakan cara untuk menjaga stabilitas demokrasi politik yang sehat dan berkualitas. Sehingga, demokrasi yang didengung-dengungkan seperti yang diteorikan oleh bapak demokrasi kita, Abraham Lincoln. Yakni, dari Rakyat, oleh Rakyat, dan untuk Rakyat (from the people, by the people, and for the people). Dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Jadi di sini masyarakat Halmahera Barat punya kesempatan penting dalam memperbaiki sistem demokrasi dengan cara memakai sistem politik gagasan.
Politik gagasan sendiri merupakan praktik politik yang mengedepankan gagasan sebagai komoditas utama, yang ditawarkan kepada publik sekaligus menjadi agenda utama perjuangan yang dalam konteks ini, partai politik. Politik gagasan bukan politik yang mengedepankan persamaan identitas, faktor kedekatan, atau aspek-aspek nonrasional lainnya. Politik gagasan tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, tetapi alat untuk meraih tujuan.
“Sehingga pengaruh politik gagasan dapat dijadikan sebagai target untuk memajukan Halmahera Barat ke depan dan dapat menghilangkan praktek politik keuangan dan politik identitas di masyarakat khususnya Halmahera Barat itu berkurang”.
Di sini saya sangat menyetujui hadirnya politik gagasan di Halmahera Barat. Karena, sering terjadi Politik Uang dan Politik Identitas, jadi dimana hadirnya politik gagasan itu sangat penting bagi masyarakat Halmahera Barat untuk membangun negeri yang bersih atas politik uang dan politik identitas, sehingga infrastruktur dan pembangunan di Halmahera Barat itu dapat tercapai. Karena, tidak majunya negeri (Halmahera Barat) itu dilihat dari sistem demokrasinya apabila masih memakai politik uang ketika ada pencalon (Caleg/Cabup) menjadi pemimpin dan wakil rakyat itu akan mengembalikan uang yang dikeluarkanya sehingga terjadinya korupsi di tempat dia mencalonkan dirinya.
Dan politik identitas itu juga hampir sama ketika si pencalon itu menjadi pemimpin atau wakil rakyat itu akan mementingkan dan membedakan orang-orang demi kepentingan tersebut entah itu ras, agama dan lainya, hancurnya negeri itu dari politik keuangan dan politik identitas karena dimana pemimpin-pemimpin yang hadir dari cara mereka meraihnya yang salah dengan menggunakan konsep politik uang dan identitas, itu melahirkan pemimpin yang korupsi dan pemimpin yang membedakan suku, agama, maupun ras, bahkan menjelekkan dengan perbedaan yang dilihat dari pemilih, agar pemilih lainnya lari ke pilihan yang lain.
Jadi harusnya masyarakat Halmahera Barat itu beralih ke politik gagasan, agar mampu memikirkan kemaslahatan umat atau mementingkan masyarakat di sekitar, yang saya khawatirkan itu politik gagasan yang dibawa pada saat pencalonan saja, dan ketika mereka terpilih nanti itu dijadikan kepentingan partai politik semata.
Jadi dimana kita harus melihat partai dan kepentingan para pencalon tersebut, agar tidak merusak harapan dan impian masyarakat. Begitu banyak orang yang pintar tapi cari untuk yang jujur itu susah untuk ditemukan, begitu juga pada pesta demokrasi 2024, itu begitu banyak orang berbondong-bodong untuk mencalonkan diri, tapi hanya satu orang yang ingin membangun negeri dan melihat atau mendengar aspirasi masyarakat.
Pesta demokrasi 2024 ini merupakan pesta yang sangat banyak partai politik mencalonkan kader-kader terbaik mereka untuk merebut kursi-kursi legislatif maupun eksekutif, namun kursi-kursi itu diisi dengan orang-orang yang ingin memperkaya diri sendiri dan cara ingin meramaikan pesta demokrasi.
Jadi inilah yang kita masyarakat sebagai pemilih takuti, harusnya kita sebagai generasi muda (pemuda) dan masyarakat harus pandai-pandai dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Agar pembangunan di negeri kita Halmahera Barat itu berkembang dan berubah, kemudian infrastruktur itu lebih maju untuk itu memilih pemimpin yang hanya mementingkan masyarakatnya agar menuju Halmahera Barat yang lebih baik.
Tidak ada kata terlambat untuk membangun daerah, Sisangol Halbar. Politik Gagasan sebagai ujung tombak pembangunan dari rakyat untuk rakyat. (*)
