Oleh: Widiawati Yusuf
______
KETIMPANGAN dan kemiskinan adalah masalah krusial yang terjadi di banyak penjuru dunia dan belum mendapatkan solusi yang cepat dan tepat, termasuk Indonesia. Namun, pemerintah tidak pernah kehabisan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Beberapa cara yang menjadi senjata pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan sosial (Bansos) dan subsidi kepada rakyat, untuk menciptakan kesejahteraan. Pemerintah juga menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk hal ini. Dan tahun ini, pemerintah merasa telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Hal ini dilihat dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa pada Maret 2023 angka penduduk miskin sebesar 9,36%. Lalu, pada Maret 2024 mengalami penurunan penduduk miskin sebesar 0,33%, yakni menjadi 9.03%. Begitu juga dengan gini ratio yang senantiasa dijadikan alat ukur ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia mengalami penurunan dari 0,388 pada 2023 menjadi 0,379 pada tahun 2024 (BPS, 2024).
Pemerintah mengklaim bahwa menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, adalah bagian dari keberhasilan kebijakan yang mereka buat. Misalnya, dengan memberikan bansos dan juga subsidi kepada rakyat. Padahal fakta menunjukkan bahwa, banyak sekali terjadi PHK dimana-mana, serta mahalnya barang-barang yang secara otomatis menurunkan daya beli masyarakat.
Hanya Hoax Belaka
Data mengenai turunnya angka kemiskinan, hanyalah permainan politik angka oleh pemerintah. Karena sejauh yang dilihat, rakyat masih mengalami kesengsaraan yang luar biasa, juga dapat dilihat dari gelombang PHK yang terus menyasar para pekerja dan banyaknya UMKM yang harus berhenti. Belum lagi masalah stunting yang tinggi yang ini disebabkan oleh ketidakmampuan para orang tua untuk memberikan asupan gizi bagi anak-anak mereka.
Akibatnya, para perempuan yang seharusnya mengurusi anaknya keluar rumah untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang mampu untuk menopang ekonomi keluarga. Beban yang dipikul oleh perempuan ini kemudian berdampak pada konflik rumah tangga yang terjadi. Bansos yang digelontorkan pemerintah juga salah sasaran dan jumlahnya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga yang membutuhkan.
Walaupun sudah mengeluarkan dana yang besar untuk bansos dan subsidi, namun hal ini dianggap tidak efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Bahkan ada beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan sosial dan juga kemiskinan yaitu dengan memastikan penyaluran bantuan tepat waktu yang wajib memprioritaskan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga. (Tempo, 22-2-2024).
Berbagai cara memang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hingga hari ini cara tersebut belum menunjukkan hasil yang sesuai harapan, bahkan di beberapa wilayah justru mengalami kenaikan kemiskinan ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa segala upaya yang dikerahkan oleh pemerintah tidak menyentuh inti persoalan. Sehingga pemerintah perlu mengatasi dengan solusi yang tepat yang memang betul-betul sampai ke akar persoalan.
Selain itu, angka kemiskinan menurut data BPS tidak sesuai kenyataan karena mayoritas rakyat Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan layak. Jika kita memperdalam masalah ketimpangan ekonomi dan juga kemiskinan ini tentu kita akan mendapati bahwa masalah ini adalah masalah struktural. Ini kemudian melahirkan politik angka yang dipermainkan oleh pemerintah, pemerintah dengan mudah menguluarkan angka-angka atau menyebutkan data yang memang tidak sesuai dengan apa yang dilihat. Hal ini tidak terlepas dari sistem yang dianut, yakni sistem demokrasi kapitalisme yang kemudian menyengsarakan rakyat.
Kapitalisme telah menjadikan rakyat sebagai penanggung segala masalah yang dibuat. Kapitalisme juga menjadikan pemerintah tidak peduli dan berlepas tangan dengan tanggung jawab mereka dalam hal melayani masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari penjabaran di atas yang di mana pemerintah tidak bersungguh-sungguh dan tidak solutif dalam memberikan jawaban dari permasalahan ini. Karena itu kita sudah seharusnya mengganti sistem yang usang dengan sistem yang lebih baik, yang mampu untuk mengatasi permasalahan krusial ini dengan solusi yamg tepat, yakni dengan menggunakan sistem Islam.
Islam Solusi Tepat
Dalam sistem Islam, pemerintah tidak mengenal politik angka ataupun mempermainkan data karena itu hanya akan terjadi pada sistem kapitalisme. Sebab pemerintah dalam sistem Islam betul-betul mengetahui tugas dan tanggung jawab mereka yaitu mariayah rakyatnya dengan sungguh-sungguh. Beberapa hal yang dilakukan oleh Islam dalam menyelesaikan masalah ini yaitu sebagai berikut.
Pertama, negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat yaitu sandang, pangan, dan papan pada tiap-tiap individu. Hal ini bukan berarti negara akan membagi-bagikan secara gratis sembako yang akan secara otomatis menimbulkan sifat malas pada penduduknya, melainkan dengan mekanisme yang dibuat untuk mengeluarkan keluarga dari kemiskinan.
Kedua, Islam akan melakukan pembagian kepemilikan menjadi tiga pembagian yaitu individu, umum, dan negara. Setiap individu bebas mendapatkan harta dengan cara yang sesuai dengan syariat. Harta milik umum akan dikelola oleh negara untuk dikembalikan kepada masyarakatnya dan swasta dilarang untuk memiliki kekayaan. Dan kekayaan negara akan dikelola sebaik-baiknya untuk keperluan kenegaraan.
Ketiga, Islam akan mendistribusikan kekayaan secara merata seperti memberikan tanah kepada siapa saja yang mampu mengelolanya. Keempat, pembangunan ekonomi akan melibatkan sektor riil. Artinya, kekayaan yang ada itu dapat dilihat secara nyata, bukan sesuatu yang tidak ada lalu diada-adakan.
Semua solusi yang diberikan oleh Islam adalah solusi yang memang sesuai dengan fitrah manusia, yang tidak mampu untuk diberikan kapitalisme kepada kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya kembali kepada sistem yang tepat dan menyeluruh yakni sistem Islam. (*)
