Oleh: Galang Agustira K. Halang
Mahasiswa Ekonomi UnkhairÂ
______
BERDASARKAN asas otonomi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan mendorong pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas utama birokrasi adalah menjalankan kebijakan publik dan berfungsi sebagai motor penggerak.
Birokrasi sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan pertama kali oleh Max Weber merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal, dengan sepenuhnya diserahkan kepada para aparat pemerintah yang memiliki syarat-syarat tertentu bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan.
Selama ini, organisasi birokrasi di kalangan masyarakat dipahami sebagai sebuah organisasi yang melayani masyarakat dengan berbagai macam dinilai negatif, antara lain yaitu proses pengurusan surat atau dokumen lain yang berbelit-belit, tidak ramah, tidak adil, tidak transparan, mempersulit dan memperlama pelayanan, penunjukan kepada instansi yang tidak tetap sasaran dan sebagainya.
Tidak salah masyarakat menggambarkan birokrasi dengan hal-hal seperti itu karena memang pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan yang dialami secara langsung oleh masyarakat seperti itu, misalnya saat pembuatan KTP, akte kelahiran, mengurus sertifikat tanah, membuat paspor, memungut retribusi, dan sebagainya.
Oleh karena itu, ke depannya perlu dibangun sebuah birokrasi pemerintah yang netral kepada kepentingan penguasa dan kelompoknya tetapi harus berpihak kepada kepentingan seluruh masyarakat di Kota Ternate.
Kini juga realita terjadi pada saat ini di salah satu wilayah di Kota Ternate. Dimana setiap penetapan semua instansi di wilayah ini adalah orang yang dikenal untuk dijadikan dia. Bahkan tidak sesuai basic pun tidak dipedulikan asalkan itu bisa memenuhi arahan dia sesuai kepentingan politik elit saat ini. (*)
