Oleh: Riyanto Basahona
___________________________
MUTASI Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) kerap kali menjadi polemik yang memunculkan kritik tajam terhadap praktik politik yang tidak sehat dalam birokrasi pemerintahan. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah mutasi ASN yang tidak sejalan dengan kandidat yang memenangkan Pilkada, yang kemudian ditempatkan di daerah atau jabatan yang sulit dijangkau sebagai bentuk dendam politik.
Praktik semacam ini sebenarnya sangat merugikan banyak pihak, mulai dari ASN yang terpaksa dipindahkan ke tempat yang jauh atau tidak sesuai dengan kompetensinya, hingga masyarakat yang terkena dampaknya. ASN yang menjadi korban mutasi ini umumnya hanya “menitipkan nama” di instansi tempat mereka dimutasi. Mereka tidak lagi memiliki peran aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik karena kondisi yang memaksanya untuk sekadar hadir di tempat yang jauh dari pusat kebijakan. Ini jelas berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dampak negatif dari mutasi semacam ini tidak hanya berimbas pada individu ASN tersebut, tetapi juga pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan optimal. Ketika seorang ASN ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keahliannya atau jauh dari wilayah tempat tinggalnya, mereka akan kesulitan untuk memberikan kontribusi maksimal. Kinerja birokrasi akan menurun, dan masyarakat sekitar akan merasakan dampaknya. Bukannya menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, praktik ini justru menciptakan ketidakstabilan dalam pelayanan publik.
Selain itu, mutasi yang dilakukan semata-mata karena alasan politik ini berpotensi mengurangi integritas dan profesionalisme ASN. Sebagai abdi negara, ASN seharusnya ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kinerjanya, bukan karena mendukung atau tidak mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada. Pemerintahan yang baik dan efektif harus menjunjung tinggi nilai-nilai netralitas, di mana pelayanan publik diberikan tanpa memandang latar belakang politik seseorang.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan apakah mutasi ASN pasca Pilkada yang dilakukan dengan alasan politik benar-benar menciptakan prestasi atau justru merugikan masyarakat. Pemerintahan yang berpihak pada kepentingan politik semata hanya akan menciptakan birokrasi yang rapuh dan tidak efisien. Jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membawa kemajuan, maka ASN harus ditempatkan berdasarkan kapasitas dan integritas mereka, bukan karena tekanan politik.
Akhirnya, sudah saatnya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem mutasi ASN. Peningkatan kualitas birokrasi harus didasarkan pada prinsip profesionalisme dan netralitas politik. ASN adalah elemen penting dalam membangun pemerintahan yang baik, dan mereka seharusnya diperlakukan dengan adil, tanpa dipolitisasi demi kepentingan sesaat. (*)
