DARUBA, NUANSA – Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Morotai, Kompol Rasid Usman, diperiksa Propam Polres Morotai atas dugaan penelantaran istrinya, Novia Pangkey.
Sebelum itu, Rasid Usman saat dikonfirmasi di Mapolres Morotai enggan berkomentar. Ia meminta awak media menunggu setelah dari ruang Kapolres Morotai.
“Nanti ya,” singkatnya, Senin (13/1).
Menjelang beberapa menit, Rasid belum memberikan tanggapan dan menyerahkan ke Propam Polres Morotai untuk memberikan keterangan.
Kasi Propam IPDA Mahlidi yang didampingi Kasi Humas Aipda Sibli Siruang menyampaikan bahwa masalah tersebut akan ditangani Propam Polres Morotai.
“Jadi (pemeriksaannya) dari Polres Morotai dalam hal ini pihak Propam terkait masalah yang sekarang lagi beredar di media. Kami dari Polres Pulau Morotai sementara melakukan pendalaman,” kata Mahlidi.
“Jadi untuk yang bersangkutan, tetap dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan,” sambungnya.
Sekadar diketahui, Kabag Ops Polres Morotai, Kompol Rasyid Usman, dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Maluku Utara.
Orang nomor tiga di Mapolres Morotai ini dipolisikan buntut dugaan penelantaran istri sah yang masih berstatus ibu Bhayangkari atas nama Novia Pangkey.
Novia mengatakan, laporan pengaduan terhadap suaminya sudah dimasukan secara resmi di SPKT Polda Maluku Utara.
“Laporan sahnya saya masukan tadi pagi,” ujar Novia kepada awak media, Senin (13/1) .
Ia menjelaskan, selama kurang lebih tujuh bulan, dirinya yang status sebagai istri Kabag Ops Polres Morotai terpaksa harus bertahan hidup dari penghasilan sebagai tukang ojek dan berjualan ikan.
Hal ini terpaksa dilakukan lantaran tidak mendapat hak lahir maupun batin dari suami selayaknya istri lainnya.
“Saya tidak dinafkahi selama tujuh bulan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024,” ujarnya.
Nafkah yang diberikan, sambung Novia, hanya pada dua orang anak berupa nasi kotak dan bukan untuk dirinya.
“Kita ada dua orang anak, anak kami mendapat nafkah nasi catering setiap hari, tapi itu bukan untuk saya, sehingga saya terpaksa ngojek atau menjual ikan milik orang agar dapat bertahan hidup,” cetusnya.
Tak hanya mencari nafkah untuk makan, sebagai seorang ibu Bhayangkari yang aktif di organisasi di Polres Morotai, Novia juga harus mencari uang tiket dari hasil ojek jika ada kegiatan Bhayangkari yang dilaksanakan di Polres Morotai, termasuk di Polda Maluku Utara.
Bahkan, Novia pernah meminjam uang ke sesama teman ibu Bhayangkari saat tiba ke Morotai, karena sang suami tidak memberikan uang tiket, begitu juga makan karena tidak ada uang sehingga harus berutang.
“Kalau ada kegiatan arisan atau pengajian untuk ibu-ibu Bhayangkari di Morotai, saya selalu meminta uang tiket ke suami saya melalui anak, tapi alasannya tidak ada uang, saya juga memberikan info ke sopir suami saya selaku Kabag Ops tapi tidak direspons,” kesalnya.
Ia menuturkan, kegiatan arisan tiket ke Morotai Rp215 ribu, tapi yang dikirim hanya Rp200 ribu, dia tidak pikir untuk makan dan minum. Saat balik ke Ternate meminta uang tiket namun hanya diberikan Rp650 ribu.
“Suami pernah menyampaikan untuk panjar uang di bendahara arisan, namun bendahara arisan mengaku tidak bisa dipanjar kalau mau jatuhkan namanya untuk uang tiket. Jadi jatuhkan nama saya untuk buat tiket ke Ternate,” tambahnya.
Novia menambahkan, selama menjabat sebagai Kabag Ops di Morotai, perilaku suaminya banyak mengalami perubahan.
“Dugaan saya, suami saya berselingkuh, tapi saya tidak punya bukti yang kuat, perilaku suami saya berubah karena handphone tidak pernah ketinggalan mulai dari ke kamar mandi hingga salat pun sering dibawa,” ungkapnya.
Saat kegiatan Bhayangkari di Polda Maluku Utara, dirinya yang berstatus sebagai istri seorang pejabat dari Polres Morotai, terpaksa harus ngojek untuk membeli sepatu olahraga yang layak.
“Ada kegiatan di Polda, saya tidak ada sepatu olahraga, saya terpaksa harus ojek sampai bisa membelinya karena minta ke suami, katanya tidak ada uang,” ujarnya dengan meneteskan air mata.
Masalah ini, kata dia, sudah dua kali dilakukan mediasi oleh Kapolres di Morotai, namun mediasi yang dilakukan Kapolres tidak ada hasil yang memuaskan baginya.
“Sudah mediasi, tapi hasilnya seakan-akan Pak Kapolres membela Kabag Ops,” katanya.
Dengan laporan ini, dirinya meminta Kapolda Maluku Utara untuk dapat menangani masalah ini sesuai dengan aturan sehingga bisa mendapat kepastian hukum.
“Saya tidak minta banyak, saya hanya minta kalau boleh suami saya dicopot dari jabatan sebagai Kabag Ops ataukah dipecat dari organisasi kepolisian,” harapnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Bambang Suharyono saat dikonfirmasi mengakui belum mengetahui informasi tersebut.
“Saya belum tahu laporan itu, nanti saya cek dulu ya,” pungkasnya. (ula/tan)
