JAILOLO, NUANSA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Halmahera Barat mendesak Bupati James Uang untuk segera membubarkan Bagian Humas Setda Halbar. Desakan ini disampaikan Ketua PWI Hasaruddin Harun setelah diketahui bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk publikasi dan kemitraan media pada tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, keberadaan Humas Pemda menjadi tidak relevan apabila tidak didukung oleh fungsi dan pembiayaan yang memadai dalam menyampaikan informasi publik dan menjalin kerja sama dengan media massa.
“Kalau tidak ada anggaran publikasi, lalu fungsi Humas untuk apa? Pemerintah seharusnya transparan dan menjalin hubungan baik dengan media sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Jika tidak mampu menjalankan fungsi itu, lebih baik dibubarkan saja,” ujarnya, Rabu (28/5).
Ia pun membandingkan dengan anggaran media di kabupaten lain seperti Halmahera Timur yang cukup besar pada 2025, di mana Humas Pemkab Haltim menggelontorkan anggaran kerja sama dengan media sekitar Rp7 miliar.
Namun di Halmahera Barat semenjak dipimpin Bupati James Uang dan Wakil Bupati Djufri Muhamad selama satu periode, anggaran publikasi di Humas nihil terhitung 2021 hingga 2025.
Pihaknya menilai penghapusan anggaran publikasi di Humas Pemda merupakan bentuk pengabaian terhadap peran media dalam pembangunan daerah, serta bisa mencederai prinsip demokrasi dan hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan media bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal pengakuan atas peran strategis pers dalam menyampaikan program dan kebijakan kepada masyarakat.
“Media bukan musuh pemerintah. Justru melalui media, kebijakan bisa diterima dan dipahami masyarakat luas. Ketika anggaran publikasi ditiadakan, maka komunikasi publik jadi lumpuh,” tambahnya.
Ia berharap bupati segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan insan pers demi memperbaiki hubungan pemerintah daerah dan media ke depannya. Selain itu, pihaknya sesalkan tidak adanya anggaran publikasi pada kegiatan Festival Teluk Jailolo (FTJ).
“Kegiatan sebesar FTJ ini memperkenalkan potensi daerah dengan keberagaman budayanya, tetapi kalau media tidak publis otomatis publik tidak tahu,” tandasnya. (adi/tan)
