DARUBA, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar konsultasi publik penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 di aula kantor bupati, Selasa (1/7). Dalam konsultasi publik ini, Pemkab Morotai menyusun empat misi lima tahun pembangunan Pulau Morotai.
Sekretaris Daerah Morotai, Muhammad Umar Ali saat membacakan sambutan Bupati Rusli Sibua menyampaikan, forum ini merupakan momen penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis perangkat daerah tahun 2025–2029.
“Dalam peraturan tersebut disebutkan secara tegas bahwa penyusunan RPJMD harus dilaksanakan secara partisipatif melalui konsultasi publik, sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap aspirasi masyarakat,” kata Umar.
Umar menjelaskan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang sangat krusial, karena akan menjadi pijakan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun masa pemerintahan saat ini. Sehingga forum ini tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi merupakan sarana untuk menyerap berbagai masukan, ide, dan kritik konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan di daerah ini.
“Tentu kami ingin memastikan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, selaras dengan visi dan misi Kabupaten Pulau Morotai, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” terangnya.
Lebih lanjut, Umar menambahkan, visi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai adalah “Morotai unggul, adil, dan sejahtera”. Ini dijabarkan dalam sejumlah misi dan program prioritas daerah, yakni membangun SDM Morotai yang unggul, sehat, cerdas, produktif, berakhlak dan berbudaya; melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Penguatan kolaborasi inovasi dan teknologi digital. Kemudian, memperkuat ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Serta memulihkan kualitas politik, hukum, HAM dan reformasi birokrasi yang berkeadilan.
“Oleh sebab itu, misi tersebut tidak hanya akan menjadi fondasi RPJMD, tetapi juga arah perjuangan kolektif kita menuju Morotai yang unggul, adil, dan sejahtera,” jelasnya.
“Saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat, masukan, dan saran yang membangun. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” pungkasnya. (ula/tan)
