JAILOLO, NUANSA – Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) Kabupaten Halmahera Barat, Julius Marau, memastikan akan ada pembangunan 41 unit Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sembilan kecamatan.
Hal itu disampaikan Julius usai rapat bersama sejumlah kepala desa, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Halmahera Barat, di ruang rapat bupati, Selasa (7/10).
Julius menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan validasi data dan rapat koordinasi MBG antara pemerintah daerah, Satgas kabupaten, dan pihak BGN yang pelaksanaannya digelar di Sorong beberapa waktu lalu.
“Hari ini kita lakukan pertemuan dengan para kepala desa penerima manfaat pembangunan dapur SPPG, bersama kepala OPD terkait, satgas, dan koordinator BGN wilayah Halbar,” ujar Julius.
Sekretaris Daerah Halmahera Barat itu menambahkan, pembangunan dapur SPPG difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai upaya memperkuat pelayanan pemenuhan gizi masyarakat.
“Untuk Halmahera Barat sendiri, dapur SPPG yang akan dibangun sebanyak 41 unit di sembilan kecamatan,” jelasnya.
Meski begitu, Julius menuturkan bahwa saat ini baru terdapat satu dapur SPPG yang beroperasi, yakni di Desa Guaemaadu, yang melayani 3.990 penerima manfaat per hari. Namun, dalam waktu dekat akan ada tambahan tiga dapur baru yang dibangun di Desa Galala dan Hoku-hoku, Kecamatan Jailolo, serta Desa Akelamo, Kecamatan Sahu Timur.
“Kita diminta agar pembangunan SPPG dimulai bulan Oktober ini, baik melalui pembangunan baru maupun renovasi bangunan yang sudah ada. Semua itu menjadi kewenangan pihak ketiga,” jelasnya.
Setelah pembangunan rampung, lanjut Julius, satgas kabupaten akan melaporkannya ke BGN untuk dilakukan proses penyewaan.
“Bangunan dapur SPPG ini dibangun oleh investor, kemudian disewa oleh pihak BGN. Setelah itu BGN akan melakukan verifikasi, termasuk menilai fasilitas dapur, toilet, dan ruang administrasi,” terangnya.
Julius menambahkan, dari hasil validasi, terdapat 41 titik lokasi dapur SPPG yang sudah siap untuk dibangun. Kepala desa di lokasi tersebut diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemilik bangunan yang akan dijadikan dapur.
Ia menjelaskan, kehadiran dapur SPPG menjadi bagian penting dalam mendukung program Makan Bergizi (MBG), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kebutuhan bahan pangan daerah.
“Selama ini pasokan bahan makanan MBG sebagian masih dari luar daerah. Kalau setiap daerah sudah memiliki dapur SPPG sendiri, maka kebutuhan bahan lokal juga meningkat dan ini berdampak pada ekonomi petani dan nelayan setempat,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya turut mengundang Kadis Pertanian dan Kadis Perikanan untuk mendukung pasokan bahan baku MBG dari sektor pertanian dan perikanan lokal.
Lebih lanjut, Julius menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (bawah lima tahun). Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran di daerah. (adi/tan)
