TOBELO, NUANSA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (30/10). Kegiatan yang mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang SETARA, Berkualitas dan Berkelanjutan” ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat diakses dan dinilai oleh semua pemangku kepentingan.
Asisten III Setda Bidang Administrasi Umum Pemkab Halut, Devi Bitjoli, menekankan perlu adanya forum ini sehingga pelayanan publik pemda dapat dinilai langsung oleh semua pemangku kepentingan, terutama di setiap satuan perangkat daerah.
“Forum konsultasi publik adalah kegiatan dialog, diskusi, dan pertukaran pendapat secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan harapan publik dengan standar pelayanan, merumuskan kebijakan, dan meningkatkan kualitas layanan yang ada,” jelas Devi.
Ia menjelaskan, FKP merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.
“Tujuan kegiatan ini adalah membangun akuntabilitas dan transparansi, memperkuat sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Devi berharap, dengan adanya FKP ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui masukan dan saran dari masyarakat, serta sebagai penyelenggara layanan dapat memperbaiki dan menyempurnakan standar pelayanan yang sudah ada.
“Sehingga dapat membuka ruang partisipasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik dan penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Halut, Westi R Lahura, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sebuah pelayanan publik yang good governance, sehingga kinerja ini dapat diukur, sebagaimana Arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Mari kita lebih berani dan tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Apalagi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pada tahun 2024 dengan nilai 85,3 kualitas baik dengan peringkat 4. Masih lebih baik dari empat kabupaten/kota di Maluku Utara,” tutupnya. (fnc/tan)
