TIDORE, NUANSA — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melakukan kunjungan kerja dan berdialog langsung dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk memastikan program Perhutanan Sosial benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan tetap menjaga kelestarian hutan.
Dalam dialog yang digelar di Desa Ake Tobololo, Kecamatan Oba Tengah, Gubernur Sherly mendengar langsung penjelasan masyarakat tentang kondisi lapangan.
Salah satu kelompok mengelola sekitar 230 hektare, dengan rata-rata 5 hektare per anggota, serta tanaman produktif seperti aren, sagu, dan bambu. Pada beberapa lokasi, satu hektare bahkan memiliki 200–300 pohon produktif, dan sebagian warga telah memperoleh pendapatan rutin dari hasil olahan.
Masyarakat menyampaikan kebutuhan akses jalan tani sepanjang sekitar 1 kilometer untuk mempermudah mobilisasi produksi. Gubernur menyatakan pemerintah siap memfasilitasi dukungan alat dan langkah teknis pembukaan jalan, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
“Pemprov pinjamkan alat berat. Pemdes nanti duduk bersama bahas BBM dan lahan sirtu untuk jalan tani,” ujar Sherly.
Persoalan pemasaran juga menjadi perhatian. Pemerintah provinsi menegaskan siap memperkuat akses pasar dan hilirisasi, termasuk rencana pembangunan rumah produksi gula aren serta pelatihan peningkatan kualitas produksi pada tahun 2026.
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memfasilitasi Perhutanan Sosial seluas ± 306 ribu hektare yang melibatkan sekitar 49 ribu kepala keluarga, serta memberikan dukungan penataan batas areal dan alat ekonomi produktif (AEP). Tahun 2026 juga disiapkan pengembangan agroforestri ± 400 hektare.
Gubernur menegaskan, Perhutanan Sosial tidak boleh berhenti pada pemberian izin. Program ini harus memastikan penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan usaha dan pemasaran, serta dukungan infrastruktur agar benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (tan)
