Oleh: M Rizki Abd Haji
Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair
____________________
MALUKU Utara adalah wilayah kepulauan yang dianugerahi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Lautnya menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari perikanan tangkap, budidaya rumput laut, pariwisata bahari, hingga berbagai sumber daya pesisir lainnya. Namun, di balik kekayaan tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh terus-menerus disembunyikan di balik narasi pembangunan dari perlindungan nelayan, hingga kesejahteraan mereka yang masih diperjuangkan sendiri.
Ini bukan sekadar kritik terhadap kebijakan pembangunan, melainkan gugatan terhadap arah pembangunan ekonomi yang terlalu sering menjadikan pertumbuhan sebagai ukuran keberhasilan, sementara keadilan sosial justru ditempatkan di pinggiran.
Selama ini, pembangunan sektor kelautan kerap dibicarakan melalui angka investasi, peningkatan produksi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator-indikator tersebut memang penting, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan. Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai pemerataan hanya akan melahirkan kemajuan yang timpang. Daerah mungkin terlihat berkembang dalam statistik, tetapi masyarakat pesisir belum tentu merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah persoalan kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir menjadi penting untuk diperjuangkan.
Kekayaan Laut Tidak Boleh Hanya Menguntungkan Pemilik Modal
Kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir berarti masyarakat memiliki akses, kesempatan, perlindungan, dan kekuatan untuk menentukan masa depan ekonomi yang bersumber dari wilayah lautnya sendiri. Nelayan tidak boleh selamanya berada pada posisi sebagai pekerja yang bergantung pada pemilik modal, sementara rantai distribusi dan perdagangan hasil laut dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.
Ketika nelayan hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, sementara nilai tambah terbesar diperoleh melalui pengolahan, distribusi, dan perdagangan oleh pihak lain, maka ketimpangan ekonomi akan terus dipelihara.
Pemerintah seharusnya tidak hanya mendorong peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga membangun sistem ekonomi perikanan yang memberikan keuntungan lebih besar kepada masyarakat. Fasilitas penyimpanan ikan, industri pengolahan skala masyarakat, akses pasar, koperasi nelayan, dan perlindungan terhadap harga hasil tangkapan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
Tanpa perubahan struktur ekonomi tersebut, masyarakat pesisir akan terus menjadi bagian paling bawah dalam rantai ekonomi kelautan.
Ekonomi Biru Jangan Berubah Menjadi Wajah Baru Eksploitasi
Konsep ekonomi biru (blue economy) menawarkan gagasan pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan ekosistem laut. Secara konseptual, pendekatan ini penting bagi masa depan Maluku Utara. Namun, konsep yang baik tidak otomatis melahirkan kebijakan yang adil.
Ekonomi biru harus diuji melalui praktik.
Apabila pembangunan kelautan hanya berorientasi pada investasi, tetapi mengabaikan hak masyarakat pesisir, maka ekonomi biru berisiko kehilangan tujuan utamanya. Apabila pertumbuhan ekonomi dibangun dengan mengorbankan ekosistem laut, maka pembangunan tersebut sedang menghancurkan sumber kehidupan yang menjadi fondasinya sendiri.
Jangan sampai atas nama modernisasi dan investasi, masyarakat kehilangan ruang hidup, nelayan kehilangan akses terhadap wilayah tangkap, serta kerusakan lingkungan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Laut bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan nilai pasar. Laut adalah ruang ekologis, sosial, dan budaya yang menopang kehidupan masyarakat kepulauan.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan laut harus menjamin transparansi, pengawasan lingkungan, perlindungan wilayah tangkap, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pembangunan Harus Berpihak kepada Mereka yang Selama Ini Terpinggirkan
Persoalan terbesar pembangunan bukan selalu terletak pada kurangnya potensi sumber daya, melainkan pada keberpihakan kebijakan dalam mendistribusikan manfaat pembangunan.
Masyarakat pesisir membutuhkan lebih dari sekadar janji kesejahteraan. Mereka membutuhkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan hidupnya. Nelayan membutuhkan perlindungan ketika menghadapi cuaca buruk, akses permodalan yang tidak menjerat, teknologi penangkapan yang ramah lingkungan, fasilitas pendaratan ikan, serta jaminan pasar yang lebih adil.
Perempuan pesisir yang selama ini terlibat dalam pengolahan dan perdagangan hasil laut juga harus mendapatkan ruang ekonomi yang setara. Demikian pula generasi muda di wilayah kepulauan harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan inovasi, teknologi, dan usaha ekonomi berbasis sumber daya kelautan.
Pembangunan yang berpihak bukan berarti menolak investasi. Investasi tetap menjadi instrumen penting untuk memacu inovasi dan infrastruktur. Namun, investasi yang masuk ke Maluku Utara tidak boleh bersifat ekstraktif dan eksklusif. Investasi harus berjalan beriringan dengan prinsip kemitraan yang setara (community–based investment), di mana masyarakat lokal ditempatkan sebagai pemegang saham sosial, bukan sekadar penonton di tanah airnya sendiri.
Masa depan Maluku Utara tidak boleh diukur hanya dari seberapa besar angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang naik atau seberapa masif kapal-kapal besar mengeruk isi laut kita. Keberhasilan pembangunan kelautan yang sesungguhnya diukur dari senyum para nelayan yang pulang membawa hasil tangkapan dengan harga yang adil, dari dapur perempuan pesisir yang terus ngepul, dan dari kelestarian biota laut yang tetap terjaga hingga generasi mendatang.
Sudah saatnya kiblat kebijakan diubah. Maluku Utara tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi membutuhkan pemerataan yang berkeadilan. Pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus berani mengambil sikap: meletakkan kedaulatan ekonomi masyarakat pesisir sebagai prioritas utama. Karena laut adalah urat nadi kita, dan menjaga kedaulatannya adalah harga mati bagi kesejahteraan rakyat Maluku Utara. (*)
