TERNATE, NUANSA – Peningkatan akses pendidikan belum sepenuhnya menjamin kualitas pembelajaran. Di Maluku Utara, sebagian besar siswa masih belum mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui kolaborasi lintas sektor dalam Program Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia (KREASI).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, saat membacakan sambutan Gubernur sekaligus membuka Pertemuan Dewan Pengarah Provinsi (Provincial Steering Committee Meeting) Program KREASI Tahun 2026 di Ternate, Rabu (4/11/2026). Berdasarkan data kompetensi siswa tahun 2025, hanya 4 dari 10 siswa SMA yang mencapai kompetensi minimum literasi dan numerasi. Pada jenjang SMK hanya 3 dari 10 siswa. Sementara di jenjang SD, capaian literasi hanya 3 dari 10 siswa dan numerasi 2 dari 10 siswa. Adapun pada jenjang SMP, capaian literasi mencapai 4 dari 10 siswa dan numerasi 3 dari 10 siswa.
Selain rendahnya capaian pembelajaran, Samsuddin juga menyoroti ketimpangan distribusi guru antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Persoalan administrasi data pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan turut menyebabkan sejumlah sekolah mengalami kekurangan tenaga pendidik. Dampaknya, siswa tidak memperoleh fondasi pembelajaran yang memadai sejak pendidikan dasar sehingga mengalami kesulitan ketika melanjutkan ke jenjang berikutnya.
“Peningkatan literasi dan numerasi bukan hanya urusan Dinas Pendidikan, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Kita harus fokus pada hasil dan manfaat nyata bagi anak, terutama dalam peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter,” tegas Samsuddin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, menekankan pentingnya menjadikan data sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan. Berdasarkan data BPS, IPM Maluku Utara tahun 2025 mencapai 72,52, meningkat dari 71,82 pada tahun sebelumnya. Namun, pemerataan kesempatan pendidikan masih menjadi tantangan, terlihat dari rata-rata lama sekolah di Halmahera Utara sebesar 8,84 tahun dan Pulau Morotai 7,91 tahun. Ia mengingatkan bahwa peningkatan angka pembangunan harus diikuti perubahan nyata terhadap kualitas pendidikan di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Muhammad Yusro, menyampaikan bahwa Program KREASI sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembelajaran fondasional, khususnya literasi, numerasi, dan perkembangan sosial emosional anak. Ia mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan praktik baik program ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar manfaatnya dapat terus berlanjut setelah masa pelaksanaan proyek berakhir.
Program KREASI merupakan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Global Partnership for Education (GPE), yang dilaksanakan oleh Save the Children bersama Konsorsium Mitra Pendidikan Indonesia. Di Maluku Utara, program ini berfokus pada wilayah pendampingan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi dan langkah konkret seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pemerataan serta meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga setiap anak di Maluku Utara memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. (tan)
