NUANSA, SOFIFI – Akses konektivitas antar wilayah di Provinsi Maluku Utara masih menjadi kendala utama yang menghambat roda perekonomian lokal. Menanggapi problem tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 ini mengambil langkah strategis dengan fokus menggenjot pembangunan jalan dan jembatan, khususnya yang menghubungkan sentra-sentra produksi.
Fokus utama adalah menuntaskan isolasi akses antara Halmahera Barat dan Halmahera Utara, demi mempermudah warga di dua wilayah tersebut dalam menjalankan aktivitas ekonomi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Malut, Mohamad Rizal Usman, menuturkan bahwa prioritas pembangunan ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terutama menyangkut konektivitas melalui jalan, jembatan, dan pelabuhan.
“Akses jalan di Halmahera Utara, khususnya di wilayah Galela yang dikenal sebagai sentra produksi padi dan komoditas perkebunan, saat ini membuat petani kesulitan menjual hasil panen ke Halbar. Mereka harus putar jauh melewati persimpangan Dodinga,” jelas Rizal.
Untuk memecahkan masalah logistik yang merugikan petani tersebut, Dinas PUPR Malut secara konkret mengalokasikan anggaran signifikan pada tiga ruas jalan prioritas yang krusial bagi konektivitas.
Pertama adalah ruas Kao-Togoreba (Tabaru, Halbar) yang mana pembangunan ruas ini menjadi kunci utama yang digenjot agar perekonomian dapat berjalan lancar. Dengan terhubungnya Kao dan Togoreba, waktu tempuh dan biaya distribusi hasil panen dari Halmahera Utara ke Halmahera Barat akan terpangkas drastis.
Kedua adalah jalan penghubung Ibu – Kedi (Loloda). Ruas jalan ini dikerjakan dengan alokasi anggaran sekitar Rp17 miliar. Proyek ini vital untuk mempermudah akses keluar masuk masyarakat di Kecamatan Ibu menuju Desa Kedi di Kecamatan Loloda.
Ketiga, ruas Kedi – Galela. Ruas lanjutan dari Kedi menuju Galela telah masuk dalam pergeseran anggaran tahap kelima dengan nilai mencapai lebih dari Rp30 miliar.
“Jika ditotal, alokasi anggaran untuk proyek-proyek konektivitas strategis ini mencapai lebih dari Rp47 miliar (tidak termasuk anggaran spesifik untuk ruas Kao-Togoreba). Angka ini diprioritaskan untuk membangun akses infrastruktur yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sentra produksi,” pungkas Rizal. (ano/kep)
