TOBELO, NUANSA – Warga Halmahera Utara (Halut) ternyata masih banyak yang miskin dan pengangguran. Ini diakui Bupati Halut, Frans Manery saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di ruang rapat Bappeda Halut, Rabu (24/2).
Menurut Frans Manery, daerah yang dipimpinnya saat ini masih terdapat sejumlah angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Frans menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang mana dalam pelaksanaan pembangunan berkesinambungan diperlukan proses perencanaan pembangunan yang matang dan bersenergi, serta memperhatikan konsistensi dan keterkaitan dengan tahapan-tahapan sebelumnya.
Tujuan pelaksanaan konsultasi publik, kata Frans adalah kesepakatan dan arah kebijakan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan ranwal RKPD tahun 2023 yang meliputi kebijkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam proses pencapaian target pembangunan.
Selama ini, ia menilai terdapat indikator pembangunan daerah yang belum tercapai, seperti angka kemiskinan dan tingkat penganguran terbuka.
Oleh karen itu, ia berharap seiring dengan tahapan penyusunan RKPD ini, bahwa perumusan usulan program kegiatan dan sub kegiatan, baik dari perencanaan teknokratik pokok-pokok pikiran DPR, serta usulan masyarakat melalui Musrenbang yang akan dilaksnaakan nanti, difokuskan untuk menyelesaikan target-target kinerja yang belum selesai melalui priotitas pembangunan daerah.
“Saya berharap penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 tetap mempedomani skala prioritas. Sehingga rencana strategis masing-masing perangkat daerah dalam upaya pencapaian target,” harapnya.
Sekadar diketahui, konsultasi RKPD ini dihadiri Sekda Halut Erasmus J. Papilaya, Tenaga Ahli penyusunan Ranwal Khusnullah Pangeran, para Asisten dan staf Ahli Bupati serta Stakeholder. Knsultasi Publik RKPD ini dirangkai dengan Fokus Grup Diskusi. (fnc/ais)
