Daerah  

Pemkot Ternate Diminta Terapkan PBG sebagai Solusi Mitigasi Bencana 

Sekretaris Umum Ikatan Arsitek Indonesia Maluku Utara, N Rakhman. (Istimewa)

TERNATE, NUANSA – Longsoran tanah di pinggiran kalimati Kota Ternate menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga sekitar. Ketika hujan, rumah-rumah di sekitar kalimati sering mengalami kelongsoran akibat tergerus oleh air hujan yang mengitari sungai tersebut. Jika tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah, potensi korban jiwa dan kerusakan infrastruktur sangat besar.

Sekretaris Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Maluku Utara, N Rakhman, menyarankan Pemerintah Kota Ternate untuk menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurutnya, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menjadi sistem mitigasi bencana yang efektif.

“Terlalu banyak rumah berdiri di pinggiran kalimati yang ketika hujan bisa mengancam keselamatan warga. Pembangunan di tepi kalimati jelas melanggar aturan, terutama jika fondasi bangunan menyerobot jalur air. Dampaknya, air akan meluap ke jalan-jalan, merusak infrastruktur, dan merugikan masyarakat luas,” ujar N Rakhman, Kamis (19/6).

Menurutnya, PBG dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan PBG, pemerintah dapat memastikan bahwa bangunan-bangunan di pinggiran kalimati dibangun dengan standar keamanan yang tinggi dan tidak membahayakan warga sekitar.

“PBG adalah salah satu cara untuk mitigasi bencana. Dengan PBG, kita dapat memastikan bahwa bangunan-bangunan di pinggiran kalimati tidak akan menjadi ancaman bagi keselamatan warga,” ujarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa PBG adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk melakukan pembangunan atau perubahan bangunan. PBG juga memastikan bahwa bangunan-bangunan tersebut memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang tinggi.

Pemerintah Kota Ternate diharapkan serius menjalankan PBG sebagai salah satu sistem mitigasi bencana untuk mengatasi masalah longsoran di pinggiran kalimati, tidak semata mengejar pendapatan daerah lewat retribusi. Dengan demikian, keselamatan warga sekitar dapat terjamin dan potensi korban jiwa dapat dihindari. (tan)

Exit mobile version