JAILOLO, NUANSA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi, mendesak Inspektorat agar melakukan audit khusus terhadap penggunaan dana desa sebesar 20 persen yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Desakan ini muncul setelah fraksinya menemukan adanya kejanggalan di lapangan.
Berdasarkan hasil kunjungan kerja dan reses, Fraksi Golkar menerima banyak laporan dan masukan dari masyarakat. Joko menyayangkan bahwa banyak program yang berjalan tidak jelas sasarannya dan penggunaannya cenderung mengarah ke kelompok yang tidak produktif.
“Kami meminta Inspektorat segera melakukan audit khusus terhadap program ketahanan pangan di seluruh desa di Kabupaten Halmahera Barat,” tegasnya, Selasa (2/9).
Lebih lanjut, ia juga meminta Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan desa untuk segera memanggil Inspektorat dan DPMPD. Pemanggilan ini bertujuan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan meminta penjelasan mengenai penggunaan serta realisasi dana ketahanan pangan tersebut. (ukm/tan)
